Berita

Mahfud MD (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Mahfud Ungkap Sulit Menjadi Baik di Tengah Sistem Korup

MINGGU, 16 MARET 2025 | 16:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyoroti realitas pahit dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. 

Saat menjadi narasumber di kanal YouTube Sudirman Said, Mahfud mengatakan, orang baik yang masuk ke dalam sistem sering kali terjebak dalam pusaran korupsi yang sudah mengakar.

Dia mencontohkan, seorang taruna di awal masa pendidikan, pasti memiliki keinginan  membela negara. Namun, begitu masuk ke dalam sistem, mereka dihadapkan pada lingkungan yang telah terkontaminasi. Jika ingin selamat, mereka harus mengikuti arahan atasan, yang mungkin sudah terjerat praktik kotor.


"Kalau dia tidak begitu terlempar dia dari posisinya," kata Mahfud MD seperti dikutip redaksi, Minggu 16 Maret 2025.

Mahfud juga mencontohkan kasus lainnya. Dia bercerita di awal reformasi, seorang jaksa tinggi di Sulawesi Selatan yang dikenal reformis dan berani menindak orang kuat justru dicopot dari jabatannya. Publik pun marah dan mempertanyakan keputusan tersebut.

Namun, Jaksa Agung saat itu menegaskan bahwa jaksa tersebut bukanlah sosok yang benar-benar bersih. 

"Dulu saat masih bertugas di daerah lain, dia juga pernah menerima suap," ungkap Mahfud, menggambarkan betapa sulitnya mencari sosok yang benar-benar bebas dari sistem yang korup.

Situasi ini, menurut Mahfud, membuat siapa pun yang ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar menjadi sulit. Hakim, misalnya, jika ingin membuat putusan yang adil, justru bisa mendapat ancaman.

"Kalau tidak memutus sesuai pesanan, masa lalunya bisa diungkit bahwa dulu pernah menerima sesuatu. Akhirnya, mereka pun terpaksa mengikuti irama yang sudah ada," jelasnya.

Dengan kondisi seperti ini, Mahfud menilai bahwa reformasi hukum dan pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh. 

Tanpa perombakan sistem yang lebih dalam, orang baik yang masuk ke dalam birokrasi justru berisiko terseret ke dalam arus korupsi yang sudah mengakar.

"Sehingga saya pernah mengatakan sekarang ini ya orang mau bertobat pun susah," tandas mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya