Berita

Pakar ilmu politik BRIN Profesor Siti Zuhro (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Prof. Siti Zuhro:

Jangan Ada Lagi Ndoro-ndoro Funding Pengubah Konstitusi Seenak Jidat

MINGGU, 16 MARET 2025 | 15:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pakar ilmu politik BRIN Profesor Siti Zuhro berharap ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang menjadi majikan untuk mengubah konsep konstitusi seenak jidatnya.

Pasalnya, Prof Siti Zuhro khawatir dengan sistem tata negara di Indonesia yang dikelola oleh orang-orang yang bukan ahli di bidangnya.

“Saya khawatir, negara ini dikelola selalu cenderung salah urus gitu loh, oleh para pengurus negara yang tidak mengurus secara proper,” kata Prof Siti Zuhro dalam acara virtual ‘Forum Insan Cita bertemakan Indonesia Gelap atau Terang: Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum’ pada Minggu, 16 Maret 2025.


Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Indonesia lebih bangkit lagi terhadap situasi politik, lantaran sudah empat kali mengamandemen konstitusi namun justru menghilangkan roh asli dari spirit UUD 1945.

“Forum ini juga punya otoritas untuk mengusulkan kembali roh itu supaya betul-betul kita memiliki satu konstitusi yang bisa menjadi acuan gitu ya, payung yang kokoh yang kuat tidak bisa disimpan begitu saja dan yakinkan ketika ada perubahan yang serius di sana nanti,” jelasnya.

Menurutnya, tahun ini merupakan momentum untuk menghidupkan kembali roh konstitusi yang sudah lama mati,dengan tidak tunduk pada “majikan-majikan” yang ingin mengubah konstitusi sesuka hati. 

“Maka yakinkan tidak ada lagi ndoro-ndoro funding yang berkeliaran, untuk nanti gitu bisa seolah-olah membiarkan orang-orang yang akan mengkonseptualisasikan (konstitusi) dan ini tidak bisa diserahkan bulat-bulat kepada para politisi partai politik,” tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya