Berita

Pakar ilmu politik BRIN Profesor Siti Zuhro (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Prof. Siti Zuhro:

Jangan Ada Lagi Ndoro-ndoro Funding Pengubah Konstitusi Seenak Jidat

MINGGU, 16 MARET 2025 | 15:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pakar ilmu politik BRIN Profesor Siti Zuhro berharap ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang menjadi majikan untuk mengubah konsep konstitusi seenak jidatnya.

Pasalnya, Prof Siti Zuhro khawatir dengan sistem tata negara di Indonesia yang dikelola oleh orang-orang yang bukan ahli di bidangnya.

“Saya khawatir, negara ini dikelola selalu cenderung salah urus gitu loh, oleh para pengurus negara yang tidak mengurus secara proper,” kata Prof Siti Zuhro dalam acara virtual ‘Forum Insan Cita bertemakan Indonesia Gelap atau Terang: Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum’ pada Minggu, 16 Maret 2025.


Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Indonesia lebih bangkit lagi terhadap situasi politik, lantaran sudah empat kali mengamandemen konstitusi namun justru menghilangkan roh asli dari spirit UUD 1945.

“Forum ini juga punya otoritas untuk mengusulkan kembali roh itu supaya betul-betul kita memiliki satu konstitusi yang bisa menjadi acuan gitu ya, payung yang kokoh yang kuat tidak bisa disimpan begitu saja dan yakinkan ketika ada perubahan yang serius di sana nanti,” jelasnya.

Menurutnya, tahun ini merupakan momentum untuk menghidupkan kembali roh konstitusi yang sudah lama mati,dengan tidak tunduk pada “majikan-majikan” yang ingin mengubah konstitusi sesuka hati. 

“Maka yakinkan tidak ada lagi ndoro-ndoro funding yang berkeliaran, untuk nanti gitu bisa seolah-olah membiarkan orang-orang yang akan mengkonseptualisasikan (konstitusi) dan ini tidak bisa diserahkan bulat-bulat kepada para politisi partai politik,” tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya