Sistem Politik Tidak Sehat Sumber Karut Marut Negara

Persoalan besar bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana caranya melakukan penguatan, penegakan dan penaatan sistem politik terhadap UUD 1945. 

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Profesor Susi Dwi Harijanti menuturkan penguatan terhadap UUD 1945 dan konstitusi sangat tergantung pada sehat atau tidaknya sistem politik di suatu negara. 

“Tetapi persoalannya ada pada sistem politik yang tidak pernah sehat, atau tidak mau dibikin untuk sehat. Karena apa? Karena norma-norma di dalam Undang-undang Dasar 1945 itu, tidak mungkin penguatannya melalui norma hukum lagi, tetapi penguatannya melalui sistem politik,” kata Prof Susi dalam acara virtual Forum Insan Cita bertemakan 'Indonesia Gelap atau Terang :Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum' pada Minggu, 16 Maret 2025.

Prof Susi menegaskan tidak mungkin memisahkan hukum tata negara dengan hukum politik. Namun, saat ini yang terjadi di Indonesia hukum tata negara dan konstitusinya terus dilakukan perubahan namun sistem politiknya tidak pernah sehat. 

“Oleh karena itu ibu dan bapak, makanya kenapa terjadi karut-marut selama ini,” sambungnya.

Ia mengurai dalam dalam sistem demokrasi di Indonesia, presiden boleh dipilih secara langsung tapi juga boleh dipilih melalui representasi. 

“Boleh saja dipilih secara langsung, tidak menyalahi menurut saya. Makanya, kenapa di dalam bab mengenai pemerintahan daerah, kepala daerah dipimpin secara demokratis,” ujarnya.

“Dan demokratis Itu bisa diartikan dia pilih melalui representasi atau dia dipilih secara langsung. Mana yang lebih demokratis persoalan bagi kita, mana yang lebih demokratis itu yang dipilih oleh rakyat tetapi dengan ada beberapa persyaratan,” tutupnya.