Berita

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Profesor Susi Dwi Harijanti (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Sistem Politik Tidak Sehat Sumber Karut Marut Negara

MINGGU, 16 MARET 2025 | 14:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Persoalan besar bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana caranya melakukan penguatan, penegakan dan penaatan sistem politik terhadap UUD 1945. 

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Profesor Susi Dwi Harijanti menuturkan penguatan terhadap UUD 1945 dan konstitusi sangat tergantung pada sehat atau tidaknya sistem politik di suatu negara. 

“Tetapi persoalannya ada pada sistem politik yang tidak pernah sehat, atau tidak mau dibikin untuk sehat. Karena apa? Karena norma-norma di dalam Undang-undang Dasar 1945 itu, tidak mungkin penguatannya melalui norma hukum lagi, tetapi penguatannya melalui sistem politik,” kata Prof Susi dalam acara virtual Forum Insan Cita bertemakan 'Indonesia Gelap atau Terang :Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum' pada Minggu, 16 Maret 2025.


Prof Susi menegaskan tidak mungkin memisahkan hukum tata negara dengan hukum politik. Namun, saat ini yang terjadi di Indonesia hukum tata negara dan konstitusinya terus dilakukan perubahan namun sistem politiknya tidak pernah sehat. 

“Oleh karena itu ibu dan bapak, makanya kenapa terjadi karut-marut selama ini,” sambungnya.

Ia mengurai dalam dalam sistem demokrasi di Indonesia, presiden boleh dipilih secara langsung tapi juga boleh dipilih melalui representasi. 

“Boleh saja dipilih secara langsung, tidak menyalahi menurut saya. Makanya, kenapa di dalam bab mengenai pemerintahan daerah, kepala daerah dipimpin secara demokratis,” ujarnya.

“Dan demokratis Itu bisa diartikan dia pilih melalui representasi atau dia dipilih secara langsung. Mana yang lebih demokratis persoalan bagi kita, mana yang lebih demokratis itu yang dipilih oleh rakyat tetapi dengan ada beberapa persyaratan,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya