Pemerintah Amerika Serikat kembali menargetkan misi medis Kuba dengan ancaman pembatasan visa terhadap siapa saja yang bekerja dengan atau mendukung program medis ini.
Mereka mengklaim bahwa Kuba mengeksploitasi para profesional medis dan memperkaya rezimnya dengan program penempatan medis asing tersebut.
Namun, para pemimpin Karibia yang bergantung pada misi medis Kuba segera melawan ancaman ini, dengan menegaskan bahwa keberadaan dokter dan tenaga medis Kuba sangat penting bagi sistem kesehatan mereka, terutama di saat krisis.
Kuba, yang memiliki lebih dari 24.000 dokter yang tersebar di 56 negara, termasuk Karibia, memainkan peran kunci dalam mengisi kekosongan tenaga medis di daerah-daerah terpencil dan miskin yang sering kali kesulitan menyediakan akses perawatan kesehatan.
Misi medis Kuba menyediakan dokter, perawat, dan staf medis lainnya yang sangat dibutuhkan di banyak negara Karibia, dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan tenaga medis dari luar negeri lainnya.
Ancaman pembatasan visa ini bukanlah hal baru. Selama masa jabatan Presiden Donald Trump, pemerintah AS telah memberlakukan sanksi serupa terhadap program medis Kuba, dengan klaim bahwa dokter Kuba dibayar rendah dan dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang merugikan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio baru-baru ini mengumumkan bahwa pembatasan visa ini akan diperluas untuk mencakup pejabat Kuba serta siapa saja yang dianggap terlibat dalam mendukung program medis Kuba.
Namun, para pemimpin Karibia, yang bergantung pada para tenaga medis Kuba, menanggapi ancaman ini dengan keras.
Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley pada Sabtu, 15 Maret 2025 mengungkapkan ketidaksetujuannya dalam pidato berapi-api di parlemen, menyebutkan bahwa sikap AS ini tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.
Ia menekankan bahwa tanpa dokter Kuba, Barbados mungkin tidak dapat menghadapi tantangan besar dalam sistem perawatan kesehatan mereka, terutama saat pandemi dan krisis kesehatan lainnya.
"Keberadaan mereka sangat penting bagi kami, kami tidak bisa melewati pandemi tanpa bantuan mereka," ujar Mottley, yang menegaskan bahwa negara-negara Karibia tidak akan membiarkan keputusan AS ini mengganggu akses mereka terhadap layanan medis yang vital.
Serupa dengan itu, Perdana Menteri Trinidad dan Tobago, Keith Rowley, mengecam campur tangan AS dalam keputusan perawatan kesehatan negara Karibia.
Ia menegaskan bahwa mempekerjakan tenaga medis Kuba adalah keputusan yang sah dan bergantung pada kebutuhan masyarakat mereka.
"Tiba-tiba, kami disebut sebagai pedagang manusia hanya karena mempekerjakan orang-orang terlatih yang dibayar dengan harga yang pantas," kata Rowley.
Ia pun menyatakan kesiapan untuk kehilangan visa AS demi mempertahankan misi medis Kuba di negara mereka.
Sementara itu, Perdana Menteri Saint Vincent dan Grenadines, Ralph Gonsalves, menambahkan bahwa dampak dari kehilangan tenaga medis Kuba akan sangat merugikan bagi negara mereka.
"Jika orang Kuba tidak ada di sana, kita mungkin tidak dapat menjalankan layanan. Saya lebih memilih kehilangan visa daripada melihat orang-orang miskin dan pekerja meninggal karena tidak ada yang merawat mereka," ujarnya.
Para pemimpin Karibia tidak hanya menegaskan pentingnya dokter Kuba bagi sistem perawatan kesehatan mereka, tetapi juga menuntut kejelasan dari pemerintah AS mengenai kebijakan ini.
Menteri Luar Negeri Guyana, Hugh Todd, mengungkapkan bahwa 15 menteri luar negeri dari negara-negara Komunitas Karibia (CARICOM) telah bertemu dengan utusan khusus AS untuk Amerika Latin untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap kebijakan ini.
Menanggapi klaim AS yang menyebut program medis Kuba sebagai bentuk "kerja paksa", ekonom Tamarys Bahamonde, yang berbasis di AS, mengakui bahwa masalah ini memang kompleks.
Menurutnya, meskipun ada kritik terhadap ketentuan program, banyak dokter Kuba yang secara sukarela bergabung dengan misi ini dan tidak hanya memberikan kontribusi penting di Karibia tetapi juga di berbagai belahan dunia.
"Selama bekerja di kedutaan asing di Havana, saya melihat langsung betapa bersyukurnya banyak negara terhadap para dokter Kuba, dan manfaat yang mereka bawa ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya memiliki sedikit atau tidak ada akses medis," kata Bahamonde.
Misi medis Kuba berperan sangat penting dalam menyediakan layanan kesehatan di daerah-daerah yang kurang terlayani, termasuk dalam merespons bencana seperti gempa bumi, badai, dan pandemi.
Misalnya, dokter Kuba memainkan peran krusial dalam memerangi wabah kolera di Haiti setelah gempa bumi 2010, serta membantu negara-negara Karibia selama pandemi COVID-19.
Tanpa bantuan mereka, banyak negara Karibia akan menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan medis penduduknya.
Jika misi medis Kuba dihentikan, dampaknya bagi negara-negara Karibia bisa sangat menghancurkan, terutama dalam jangka pendek. Pelatihan dokter lokal memerlukan waktu bertahun-tahun, sementara banyak profesional medis memilih untuk bermigrasi ke negara lain.
"Bagi banyak negara Karibia, konsekuensi jangka pendeknya bisa sangat merugikan. Sistem medis mereka akan sangat terpengaruh tanpa para dokter Kuba," kata Bahamonde.
Kuba tidak hanya berperan di Karibia. Negara lain, seperti Venezuela, Brasil, Italia, dan Afrika Selatan, juga telah memanfaatkan misi medis Kuba untuk memperbaiki layanan kesehatan mereka.
Di Venezuela, misalnya, ribuan dokter Kuba bekerja di klinik-klinik masyarakat, sementara di Italia, dokter Kuba membantu mengatasi krisis rumah sakit yang kewalahan selama pandemi COVID-19.
Dengan demikian, meskipun AS terus menekan negara-negara Karibia untuk menghentikan kolaborasi mereka dengan Kuba, banyak negara di kawasan ini tetap teguh pada keputusan mereka untuk melanjutkan kerjasama yang telah terbukti memberikan dampak positif besar bagi kesehatan masyarakat mereka.
