Berita

Kemlu bersama KBRI Bangkok dan KBRI Yangon mengelar pertemuan dengan Gubernur Propinsi Tak, Chucheep Phongchai di Bangkok pada Jumat 14 Maret 2025/Ist

Politik

Pemerintah akan Pulangkan Ratusan WNI Korban Online Scam Myanmar

SABTU, 15 MARET 2025 | 23:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya memulangkan 554 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan online dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar.

Tim yang terdiri dari Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, dan Duta Besar RI di Bangkok, Rachmat Budiman, telah berada di Maesot, kota perbatasan antara Thailand dan Myanmar, sejak Jumat 14 Maret 2025. Mereka melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk memastikan kelancaran proses repatriasi.

Berdasarkan keterangan dari Kemlu, ratusan WNI tersebut akan dipulangkan melalui Thailand.


"Memastikan kelancaran perlintasan para WNI dari Myawaddy, Myanmar, ke Maesot, Provinsi Tak, Thailand. Wilayah Thailand digunakan sebagai transit repatriasi WNI, mengingat kondisi keamanan jalur darat Myawaddy-Yangon tidak memungkinkan," tulis Kemlu pada Sabtu 15 Maret 2025.

Setelah tiba di Maesot, tim akan mengawal sekitar 554 WNI menuju Bangkok sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Otoritas Thailand juga akan melaksanakan proses National Referral Mechanism untuk mengidentifikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian.

"554 WNI tersebut direncanakan tiba secara bertahap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 18 dan 19 Maret 2025," tambah Kemlu.

Setibanya di Indonesia, para WNI akan menjalani proses wawancara, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Pemerintah juga telah menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk menangani proses ketibaan hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya