Berita

Kemlu bersama KBRI Bangkok dan KBRI Yangon mengelar pertemuan dengan Gubernur Propinsi Tak, Chucheep Phongchai di Bangkok pada Jumat 14 Maret 2025/Ist

Politik

Pemerintah akan Pulangkan Ratusan WNI Korban Online Scam Myanmar

SABTU, 15 MARET 2025 | 23:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya memulangkan 554 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan online dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar.

Tim yang terdiri dari Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, dan Duta Besar RI di Bangkok, Rachmat Budiman, telah berada di Maesot, kota perbatasan antara Thailand dan Myanmar, sejak Jumat 14 Maret 2025. Mereka melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk memastikan kelancaran proses repatriasi.

Berdasarkan keterangan dari Kemlu, ratusan WNI tersebut akan dipulangkan melalui Thailand.


"Memastikan kelancaran perlintasan para WNI dari Myawaddy, Myanmar, ke Maesot, Provinsi Tak, Thailand. Wilayah Thailand digunakan sebagai transit repatriasi WNI, mengingat kondisi keamanan jalur darat Myawaddy-Yangon tidak memungkinkan," tulis Kemlu pada Sabtu 15 Maret 2025.

Setelah tiba di Maesot, tim akan mengawal sekitar 554 WNI menuju Bangkok sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Otoritas Thailand juga akan melaksanakan proses National Referral Mechanism untuk mengidentifikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian.

"554 WNI tersebut direncanakan tiba secara bertahap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 18 dan 19 Maret 2025," tambah Kemlu.

Setibanya di Indonesia, para WNI akan menjalani proses wawancara, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Pemerintah juga telah menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk menangani proses ketibaan hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya