Berita

Kemlu bersama KBRI Bangkok dan KBRI Yangon mengelar pertemuan dengan Gubernur Propinsi Tak, Chucheep Phongchai di Bangkok pada Jumat 14 Maret 2025/Ist

Politik

Pemerintah akan Pulangkan Ratusan WNI Korban Online Scam Myanmar

SABTU, 15 MARET 2025 | 23:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya memulangkan 554 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan online dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar.

Tim yang terdiri dari Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, dan Duta Besar RI di Bangkok, Rachmat Budiman, telah berada di Maesot, kota perbatasan antara Thailand dan Myanmar, sejak Jumat 14 Maret 2025. Mereka melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk memastikan kelancaran proses repatriasi.

Berdasarkan keterangan dari Kemlu, ratusan WNI tersebut akan dipulangkan melalui Thailand.


"Memastikan kelancaran perlintasan para WNI dari Myawaddy, Myanmar, ke Maesot, Provinsi Tak, Thailand. Wilayah Thailand digunakan sebagai transit repatriasi WNI, mengingat kondisi keamanan jalur darat Myawaddy-Yangon tidak memungkinkan," tulis Kemlu pada Sabtu 15 Maret 2025.

Setelah tiba di Maesot, tim akan mengawal sekitar 554 WNI menuju Bangkok sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Otoritas Thailand juga akan melaksanakan proses National Referral Mechanism untuk mengidentifikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian.

"554 WNI tersebut direncanakan tiba secara bertahap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 18 dan 19 Maret 2025," tambah Kemlu.

Setibanya di Indonesia, para WNI akan menjalani proses wawancara, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Pemerintah juga telah menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk menangani proses ketibaan hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya