Berita

Kemlu bersama KBRI Bangkok dan KBRI Yangon mengelar pertemuan dengan Gubernur Propinsi Tak, Chucheep Phongchai di Bangkok pada Jumat 14 Maret 2025/Ist

Politik

Pemerintah akan Pulangkan Ratusan WNI Korban Online Scam Myanmar

SABTU, 15 MARET 2025 | 23:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya memulangkan 554 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan online dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar.

Tim yang terdiri dari Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, dan Duta Besar RI di Bangkok, Rachmat Budiman, telah berada di Maesot, kota perbatasan antara Thailand dan Myanmar, sejak Jumat 14 Maret 2025. Mereka melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk memastikan kelancaran proses repatriasi.

Berdasarkan keterangan dari Kemlu, ratusan WNI tersebut akan dipulangkan melalui Thailand.


"Memastikan kelancaran perlintasan para WNI dari Myawaddy, Myanmar, ke Maesot, Provinsi Tak, Thailand. Wilayah Thailand digunakan sebagai transit repatriasi WNI, mengingat kondisi keamanan jalur darat Myawaddy-Yangon tidak memungkinkan," tulis Kemlu pada Sabtu 15 Maret 2025.

Setelah tiba di Maesot, tim akan mengawal sekitar 554 WNI menuju Bangkok sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Otoritas Thailand juga akan melaksanakan proses National Referral Mechanism untuk mengidentifikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian.

"554 WNI tersebut direncanakan tiba secara bertahap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 18 dan 19 Maret 2025," tambah Kemlu.

Setibanya di Indonesia, para WNI akan menjalani proses wawancara, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Pemerintah juga telah menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk menangani proses ketibaan hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya