Berita

Buronan KPK, Harun Masiku/Ist

Hukum

Ini Alasan KPK Gagal Tangkap Harun Masiku di PTIK

JUMAT, 14 MARET 2025 | 21:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

KPK gagal menangkap Harun Masiku saat kabur ke komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta karena dihalangi orang-orang suruhan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hal itu diungkap dalam surat dakwaan perkara dugaan perintangan penyidikan untuk terdakwa Hasto yang dibacakan tim JPU KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Merujuk surat dakwaan, dijelaskan bahwa petugas KPK menerima informasi perihal komunikasi antara anggota KPU periode 2017-2022, Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio Fridelina pada 8 Januari 2020.


Saat itu, KPK menerima informasi ada penerimaan uang terkait rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih 2019-2024. Petugas KPK kemudian mulai mengawasi pergerakan pihak-pihak diduga terlibat, yakni Wahyu, Harun Masiku, Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio.

"Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu di Bandara Soekarno-Hatta," kata tim Jaksa KPK, Jumat, 14 Maret 2025.

Masih di hari yang sama sekitar pukul 18.19 WIB, kabar penangkapan Wahyu sampai ke telinga Hasto. Hasto melalui Nurhasan kemudian memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan menunggu di kantor DPP PDIP agar keberadaannya tidak diketahui petugas KPK.

Selanjutnya sekitar pukul 18.35 WIB bertempat di sekitar Hotel Sofyan Cut Meutia Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto dan atas bantuan Nurhasan, pada pukul 18.52 WIB telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak.

"Petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Nurhasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama Harun Masiku di PTIK. Saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku," jelas Jaksa KPK.

Akan tetapi dalam surat dakwaan itu tidak dijelaskan lebih lanjut alasan KPK tidak berhasil menemukan Harun Masiku yang disebut lari ke PTIK.

Cerita yang sama pernah diungkap tim Biro Hukum KPK saat sidang jawaban KPK pada gugatan praperadilan pertama yang dilayangkan Hasto, Kamis, 6 Februari 2025. Saat itu, tim Biro Hukum KPK mengurai kelanjutan peristiwa kegagalan petugas KPK menangkap Harun Masiku di PTIK.

Di mana, pada 8 Januari 2020, petugas KPK melakukan pengejaran kepada Harun Masiku yang melarikan diri ke Kompleks PTIK.

"Hal ini juga sama dilakukan pengejaran kepada pemohon (Hasto) yang ternyata menuju PTIK. Di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku," kata salah satu tim Biro Hukum KPK saat membacakan jawaban atas gugatan praperadilan Hasto, Kamis, 6 Februari 2025.

Pada saat petugas KPK membuntuti dan akan melakukan tangkap tangan, petugas KPK malah diamankan oleh beberapa orang atau tim lain yang diduga merupakan suruhan Hasto di PTIK tersebut.

"Sekira pukul 20.00 WIB, tim termohon (KPK) yang terdiri atas 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan AKBP Hendi Kurniawan, sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon (Hasto) tidak bisa dilakukan," terang tim Biro Hukum KPK.

Petugas KPK bahkan digeledah tanpa prosedur, diintimidasi, dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik dari AKBP Hendi Kurniawan dkk. Alat komunikasi dan beberapa barang milik petugas KPK diambil paksa, serta diminta keterangan sampai 9 Januari 2020 sekitar pukul 04.55 WIB.

"Bahkan petugas termohon (KPK) dicari-cari kesalahan dengan cara dites urin narkoba, namun hasilnya negatif, dan baru dilepas setelah dijemput oleh direktur penyidikan termohon (KPK)" terang tim Biro Hukum KPK.

Setelah gagal menangkap tangan Harun Masiku dan Hasto, petugas KPK menuju ke kantor DPP PDIP untuk melakukan penyegelan ruangan, tetapi dihalangi petugas keamanan di sana.

"Kemudian tim termohon kembali ke gedung KPK untuk melaksanakan ekspose perkara tangkap tangan ini dengan pimpinan KPK dan struktural penindakan," pungkas tim Biro Hukum KPK.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

UPDATE

Kapolri Resmi Larang Seluruh Polisi Pakai Vape

Minggu, 01 November 2026 | 21:51

Ketidakpuasan terhadap Kinerja Pemerintah

Minggu, 01 November 2026 | 21:33

Gaduh Penggeledahan Pesantren, Polri Libatkan Propam

Minggu, 01 November 2026 | 20:41

Dua Nasabah Gugat AIA Financial ke PN Jaksel

Minggu, 01 November 2026 | 20:18

Mantra Mahasiswa dan Mengapa Rakyat Sering Kali Dikalahkan?

Minggu, 01 November 2026 | 19:36

KB Bank Syariah Digugat ke Pengadilan

Minggu, 01 November 2026 | 18:39

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran

Minggu, 01 November 2026 | 18:15

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Minggu, 01 November 2026 | 17:41

Lulusan Trisakti Didorong Jadi Generasi Inovatif dan Berjiwa Wirausaha

Minggu, 01 November 2026 | 17:23

Elemen Umat Islam Harus Bersatu Perkuat Ekonomi melalui Koperasi

Minggu, 01 November 2026 | 17:00

Selengkapnya