Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie/Net
Kejaksaan sebaiknya tetap pada fungsinya melakukan penuntutan dalam Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dibahas DPR dan pemerintah.
Dikatakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, ketika Kejaksaan tetap pada tugas pokoknya pada penuntutan, maka Kepolisian juga tugasnya tetap melakukan penyidikan seperti yang berjalan selama ini.
Sebenarnya, kata Jimly, Kejaksaan itu atas nama negara merupakan pemilik perkara atau pemegang perkara yang dikenal dengan istilah dominus litis seperti di beberapa negara dunia.
Akan tetapi, sambungnya, saat ini ada beberapa yang diatur khusus seperti perkara tindak pidana korupsi itu dibuat tersendiri oleh KPK di Indonesia.
“Jadi dua-duanya bisa, KPK bisa, Kejaksaan bisa. Tapi KPK dibatasi yang di atas Rp1 miliar, misalnya gitu,” kata Jimly kepada wartawan, Kamis 13 Maret 2025.
Jimly mengatakan, Kejaksaan secara umum merupakan penuntut umum sampai melakukan eksekusi. Sedangkan, penyidikan itu dilakukan oleh Kepolisian dan penyidik lainnya yang disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Saat ini, Jimly menyebut jumlah PPNS sudah banyak sekali sekitar 56 PPNS. Rencananya, akan ditambah 1 lagi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Jimly mengingatkan, agar tidak ada kesan bahwa Kepolisian kewenangannya dikurangi dalam RKUHAP tersebut, maka sistem yang sudah berjalan selama ini sebaiknya dilanjutkan.
Hanya saja, Jimly mengaku tidak mengetahui secara detail seperti apa pembahasan RKUHAP terkait kewenangan aparat penegak hukum tersebut.
“Jangan pula polisi jadi enggak ada kerjaan. Jadi misalnya kalau mau, ya sudah kejaksaan enggak usah melakukan penyidikan. Kejaksaan itu penuntutan saja," tuturnya.
"Biar polisi yang melakukan penyidikan, penuntutannya itu kejaksaan. Polisi ini kan merasa kok dikurangi pekerjaannya,” pungkasnya.
