Berita

Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa/Net

Dunia

Pemerintahan Baru Suriah Bentuk Dewan Keamanan Nasional

KAMIS, 13 MARET 2025 | 12:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintahan baru Suriah mengumumkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional pada Rabu, 12 Maret 2025 yang akan diketuai oleh Presiden sementara Ahmed al-Sharaa. 

Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengoordinasikan dan mengelola kebijakan keamanan serta politik di negara yang telah dilanda perang saudara selama lebih dari 13 tahun.  

Dalam sebuah dekrit yang diunggah di akun Telegram resminya, al-Sharaa menyatakan bahwa pembentukan Dewan Keamanan Nasional bertujuan untuk meningkatkan stabilitas negara. 


"Dewan ini dibentuk dalam upaya untuk meningkatkan keamanan nasional dan menanggapi tantangan keamanan serta politik di tahap mendatang," bunyi dekrit tersebut, seperti dimuat Reuters.  

Badan keamanan baru ini tidak ada di bawah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Bashar al-Assad, yang digulingkan pada Desember tahun lalu oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

Sejak saat itu, pemerintahan baru berupaya membangun kembali sistem pemerintahan, membubarkan kelompok bersenjata, serta memastikan keamanan bagi seluruh masyarakat Suriah.  

Namun, usaha tersebut menghadapi tantangan besar. Sejak 6 Maret, terjadi gelombang eksekusi, terutama terhadap anggota minoritas Alawite, kelompok yang sebelumnya menjadi basis dukungan Assad. 

Ketegangan meningkat setelah loyalis Assad menyerang pasukan keamanan pemerintahan baru.  

Laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hampir 1.400 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan atau kelompok sekutu.

Pada Senin, 10 Maret 2025, pihak berwenang Suriah mengumumkan bahwa operasi militer terhadap loyalis Assad telah selesai.  

Menurut dekrit yang dikeluarkan, Dewan Keamanan Nasional akan diisi oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, serta kepala badan intelijen negara. 

Selain itu, ada dua anggota penasihat dan seorang ahli teknis yang ditunjuk langsung oleh al-Sharaa.  

Dewan ini akan menggelar pertemuan secara berkala atau sesuai dengan keputusan presiden.

"Keputusan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan tantangan negara akan diterapkan setelah berkonsultasi dengan para anggota dewan," kata al-Sharaa.  

Sebagai pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa juga menegaskan komitmennya untuk melindungi semua kelompok agama dan etnis di Suriah, termasuk minoritas yang selama ini merasa terpinggirkan.  

Keputusan pembentukan Dewan Keamanan Nasional ini menjadi salah satu langkah krusial dalam transisi pemerintahan Suriah pasca-Assad.

Namun, efektivitas badan ini dalam mengatasi tantangan keamanan dan politik yang kompleks masih akan diuji dalam waktu mendatang.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya