Berita

Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa/Net

Dunia

Pemerintahan Baru Suriah Bentuk Dewan Keamanan Nasional

KAMIS, 13 MARET 2025 | 12:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintahan baru Suriah mengumumkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional pada Rabu, 12 Maret 2025 yang akan diketuai oleh Presiden sementara Ahmed al-Sharaa. 

Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengoordinasikan dan mengelola kebijakan keamanan serta politik di negara yang telah dilanda perang saudara selama lebih dari 13 tahun.  

Dalam sebuah dekrit yang diunggah di akun Telegram resminya, al-Sharaa menyatakan bahwa pembentukan Dewan Keamanan Nasional bertujuan untuk meningkatkan stabilitas negara. 


"Dewan ini dibentuk dalam upaya untuk meningkatkan keamanan nasional dan menanggapi tantangan keamanan serta politik di tahap mendatang," bunyi dekrit tersebut, seperti dimuat Reuters.  

Badan keamanan baru ini tidak ada di bawah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Bashar al-Assad, yang digulingkan pada Desember tahun lalu oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

Sejak saat itu, pemerintahan baru berupaya membangun kembali sistem pemerintahan, membubarkan kelompok bersenjata, serta memastikan keamanan bagi seluruh masyarakat Suriah.  

Namun, usaha tersebut menghadapi tantangan besar. Sejak 6 Maret, terjadi gelombang eksekusi, terutama terhadap anggota minoritas Alawite, kelompok yang sebelumnya menjadi basis dukungan Assad. 

Ketegangan meningkat setelah loyalis Assad menyerang pasukan keamanan pemerintahan baru.  

Laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hampir 1.400 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan atau kelompok sekutu.

Pada Senin, 10 Maret 2025, pihak berwenang Suriah mengumumkan bahwa operasi militer terhadap loyalis Assad telah selesai.  

Menurut dekrit yang dikeluarkan, Dewan Keamanan Nasional akan diisi oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, serta kepala badan intelijen negara. 

Selain itu, ada dua anggota penasihat dan seorang ahli teknis yang ditunjuk langsung oleh al-Sharaa.  

Dewan ini akan menggelar pertemuan secara berkala atau sesuai dengan keputusan presiden.

"Keputusan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan tantangan negara akan diterapkan setelah berkonsultasi dengan para anggota dewan," kata al-Sharaa.  

Sebagai pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa juga menegaskan komitmennya untuk melindungi semua kelompok agama dan etnis di Suriah, termasuk minoritas yang selama ini merasa terpinggirkan.  

Keputusan pembentukan Dewan Keamanan Nasional ini menjadi salah satu langkah krusial dalam transisi pemerintahan Suriah pasca-Assad.

Namun, efektivitas badan ini dalam mengatasi tantangan keamanan dan politik yang kompleks masih akan diuji dalam waktu mendatang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya