Berita

Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa/Net

Dunia

Pemerintahan Baru Suriah Bentuk Dewan Keamanan Nasional

KAMIS, 13 MARET 2025 | 12:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintahan baru Suriah mengumumkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional pada Rabu, 12 Maret 2025 yang akan diketuai oleh Presiden sementara Ahmed al-Sharaa. 

Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengoordinasikan dan mengelola kebijakan keamanan serta politik di negara yang telah dilanda perang saudara selama lebih dari 13 tahun.  

Dalam sebuah dekrit yang diunggah di akun Telegram resminya, al-Sharaa menyatakan bahwa pembentukan Dewan Keamanan Nasional bertujuan untuk meningkatkan stabilitas negara. 


"Dewan ini dibentuk dalam upaya untuk meningkatkan keamanan nasional dan menanggapi tantangan keamanan serta politik di tahap mendatang," bunyi dekrit tersebut, seperti dimuat Reuters.  

Badan keamanan baru ini tidak ada di bawah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Bashar al-Assad, yang digulingkan pada Desember tahun lalu oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

Sejak saat itu, pemerintahan baru berupaya membangun kembali sistem pemerintahan, membubarkan kelompok bersenjata, serta memastikan keamanan bagi seluruh masyarakat Suriah.  

Namun, usaha tersebut menghadapi tantangan besar. Sejak 6 Maret, terjadi gelombang eksekusi, terutama terhadap anggota minoritas Alawite, kelompok yang sebelumnya menjadi basis dukungan Assad. 

Ketegangan meningkat setelah loyalis Assad menyerang pasukan keamanan pemerintahan baru.  

Laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hampir 1.400 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan atau kelompok sekutu.

Pada Senin, 10 Maret 2025, pihak berwenang Suriah mengumumkan bahwa operasi militer terhadap loyalis Assad telah selesai.  

Menurut dekrit yang dikeluarkan, Dewan Keamanan Nasional akan diisi oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, serta kepala badan intelijen negara. 

Selain itu, ada dua anggota penasihat dan seorang ahli teknis yang ditunjuk langsung oleh al-Sharaa.  

Dewan ini akan menggelar pertemuan secara berkala atau sesuai dengan keputusan presiden.

"Keputusan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan tantangan negara akan diterapkan setelah berkonsultasi dengan para anggota dewan," kata al-Sharaa.  

Sebagai pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa juga menegaskan komitmennya untuk melindungi semua kelompok agama dan etnis di Suriah, termasuk minoritas yang selama ini merasa terpinggirkan.  

Keputusan pembentukan Dewan Keamanan Nasional ini menjadi salah satu langkah krusial dalam transisi pemerintahan Suriah pasca-Assad.

Namun, efektivitas badan ini dalam mengatasi tantangan keamanan dan politik yang kompleks masih akan diuji dalam waktu mendatang.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

BNI Bawa Tiga UKM Indonesia Tembus Pasar Korea Selatan

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:23

Api Ludeskan Rumah Tinggal di Cakung Timur

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:14

BNI Geber Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:01

Baznas dan Sound Rhythm Ajak Nonton Bola Sambil Sedekah

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:47

Rano Karno Targetkan 500 Penyanyi Tampil di Bundaran HI

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:16

Simpul Nominee Rumah Sentul

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:00

Nobar Piala Dunia TNI AD di 25 Ribu Titik Capai 1,13 Juta Penonton

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:52

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:45

KPK Rampungkan Analisis Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:34

Wamen Investasi: Kepastian Hukum Jadi Faktor Penting Tarik Investor Asing

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:22

Selengkapnya