Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Buntut Efisiensi Trump, Departemen Pendidikan PHK 1.300 Staf

RABU, 12 MARET 2025 | 12:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perombakan besar dalam pemerintahan Presiden Donald Trump memaksa Departemen Pendidikan Amerika Serikat mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.300 stafnya. 

Pengumuman yang disampaikan pada hari Selasa waktu setempat, 11 Maret 2025 menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana departemen ini akan beroperasi setelah pengurangan tenaga kerja yang signifikan.  

Pemecatan ini merupakan bagian dari strategi perampingan birokrasi federal, yang juga mencakup pemangkasan besar di Departemen Urusan Veteran, Administrasi Jaminan Sosial, dan lembaga lainnya.  


Menurut Kepala Staf Departemen Pendidikan, Rachel Oglesby, selain pemotongan tenaga kerja, Departemen Pendidikan juga akan menghentikan sewa beberapa kantor di kota-kota besar seperti New York, Boston, Chicago, dan Cleveland. 

Namun, Oglesby menegaskan bahwa Kantor Hak Sipil departemen ini tetap tidak akan terpengaruh, begitu pula dengan fungsi-fungsi utama yang diamanatkan oleh Kongres, termasuk penyaluran bantuan federal ke sekolah-sekolah.  

Menteri Pendidikan Linda McMahon, dalam memo internal yang dikeluarkan pada 3 Maret, hari ketika ia dikukuhkan oleh Senat, memperingatkan para karyawan bahwa mereka harus bersiap menghadapi pemotongan besar-besaran. 

Ia menyebut bahwa "misi terakhir" departemen ini adalah untuk menghilangkan birokrasi yang membengkak dan mengembalikan kewenangan pendidikan kepada negara bagian.  

"Banyak sekali program yang sangat bagus, jadi kami perlu memastikan uangnya masuk ke negara bagian," kata McMahon dalam sebuah wawancara di Fox News.

Trump, yang sejak kampanyenya telah menyerukan pembubaran Departemen Pendidikan, menuding lembaga tersebut telah "diambil alih oleh para radikal, fanatik, dan Marxis."

Namun, dalam sidang konfirmasinya, McMahon mengakui bahwa hanya Kongres yang dapat benar-benar menghapus lembaga ini, tetapi menyatakan bahwa pemangkasan dan reorganisasi masih dapat dilakukan sebagai langkah awal.  

Belum diketahui apakah pemangkasan ini akan berdampak langsung terhadap pelajar dan tenaga pendidikan di seluruh negeri, seperti yang dikhawatirkan oleh Demokrat dan para pendukung kebijakan pendidikan federal.  

Sejumlah pihak telah menyuarakan kekhawatiran bahwa perubahan ini bisa melemahkan penegakan hak-hak sipil bagi siswa penyandang disabilitas serta mengganggu pengelolaan pinjaman mahasiswa federal senilai 1,6 triliun dolar AS.  

McMahon mencoba meredakan kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa tujuannya bukanlah menghentikan pendanaan program-program inti, tetapi justru membuatnya lebih efisien.  

Bahkan sebelum pengumuman PHK ini, para pekerja Departemen Pendidikan telah menghadapi tekanan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, mulai dari program pengunduran diri sukarela hingga tawaran pembelian sebesar 25.000 dolar AS yang berakhir pada 3 Maret.  

Tawaran tersebut juga disertai dengan peringatan bahwa "PHK besar-besaran dalam waktu dekat" akan terjadi.  

Sebagai bagian dari langkah pemangkasan ini, kantor pusat dan kantor regional di Washington akan ditutup sementara pada hari Rabu, 12 Maret 2025 dengan akses dilarang sebelum dibuka kembali pada Kamis, 13 Maret 2025.

Satu-satunya alasan yang diberikan untuk penutupan tersebut adalah “alasan keamanan”, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Parlemen dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

Kamis, 25 Juni 2026 | 18:09

Caddy Diduga Dianiaya di Lapangan Golf Tangerang, Polisi Diminta Turun Tangan

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:38

Menkes: AI Tak Bisa Gantikan Sentuhan Dokter kepada Pasien

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:29

TNI Turun ke Sawah, DPR: Bukan Dwifungsi tapi Optimalisasi

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:17

RI Berkomitmen dalam Transisi Energi Melindungi Lingkungan dan Pekerja

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:15

Trump Sebut Erdogan Nyaris Seret Turki ke Perang Iran

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:09

Indonesia Masih Jadi Destinasi Investasi Menjanjikan di Kawasan

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:04

Peran Bos Maktour Travel Fuad Hasan Dikuliti KPK, Bakal Tersangka?

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:00

Dokter Tifa Jalani Sidang Perdana di PN Jaktim 2 Juli

Kamis, 25 Juni 2026 | 16:50

JMSI Desak Pengembalian Akun IG Hensa yang Hilang Usai Kritik MBG

Kamis, 25 Juni 2026 | 16:46

Selengkapnya