Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Buntut Efisiensi Trump, Departemen Pendidikan PHK 1.300 Staf

RABU, 12 MARET 2025 | 12:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perombakan besar dalam pemerintahan Presiden Donald Trump memaksa Departemen Pendidikan Amerika Serikat mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.300 stafnya. 

Pengumuman yang disampaikan pada hari Selasa waktu setempat, 11 Maret 2025 menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana departemen ini akan beroperasi setelah pengurangan tenaga kerja yang signifikan.  

Pemecatan ini merupakan bagian dari strategi perampingan birokrasi federal, yang juga mencakup pemangkasan besar di Departemen Urusan Veteran, Administrasi Jaminan Sosial, dan lembaga lainnya.  


Menurut Kepala Staf Departemen Pendidikan, Rachel Oglesby, selain pemotongan tenaga kerja, Departemen Pendidikan juga akan menghentikan sewa beberapa kantor di kota-kota besar seperti New York, Boston, Chicago, dan Cleveland. 

Namun, Oglesby menegaskan bahwa Kantor Hak Sipil departemen ini tetap tidak akan terpengaruh, begitu pula dengan fungsi-fungsi utama yang diamanatkan oleh Kongres, termasuk penyaluran bantuan federal ke sekolah-sekolah.  

Menteri Pendidikan Linda McMahon, dalam memo internal yang dikeluarkan pada 3 Maret, hari ketika ia dikukuhkan oleh Senat, memperingatkan para karyawan bahwa mereka harus bersiap menghadapi pemotongan besar-besaran. 

Ia menyebut bahwa "misi terakhir" departemen ini adalah untuk menghilangkan birokrasi yang membengkak dan mengembalikan kewenangan pendidikan kepada negara bagian.  

"Banyak sekali program yang sangat bagus, jadi kami perlu memastikan uangnya masuk ke negara bagian," kata McMahon dalam sebuah wawancara di Fox News.

Trump, yang sejak kampanyenya telah menyerukan pembubaran Departemen Pendidikan, menuding lembaga tersebut telah "diambil alih oleh para radikal, fanatik, dan Marxis."

Namun, dalam sidang konfirmasinya, McMahon mengakui bahwa hanya Kongres yang dapat benar-benar menghapus lembaga ini, tetapi menyatakan bahwa pemangkasan dan reorganisasi masih dapat dilakukan sebagai langkah awal.  

Belum diketahui apakah pemangkasan ini akan berdampak langsung terhadap pelajar dan tenaga pendidikan di seluruh negeri, seperti yang dikhawatirkan oleh Demokrat dan para pendukung kebijakan pendidikan federal.  

Sejumlah pihak telah menyuarakan kekhawatiran bahwa perubahan ini bisa melemahkan penegakan hak-hak sipil bagi siswa penyandang disabilitas serta mengganggu pengelolaan pinjaman mahasiswa federal senilai 1,6 triliun dolar AS.  

McMahon mencoba meredakan kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa tujuannya bukanlah menghentikan pendanaan program-program inti, tetapi justru membuatnya lebih efisien.  

Bahkan sebelum pengumuman PHK ini, para pekerja Departemen Pendidikan telah menghadapi tekanan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, mulai dari program pengunduran diri sukarela hingga tawaran pembelian sebesar 25.000 dolar AS yang berakhir pada 3 Maret.  

Tawaran tersebut juga disertai dengan peringatan bahwa "PHK besar-besaran dalam waktu dekat" akan terjadi.  

Sebagai bagian dari langkah pemangkasan ini, kantor pusat dan kantor regional di Washington akan ditutup sementara pada hari Rabu, 12 Maret 2025 dengan akses dilarang sebelum dibuka kembali pada Kamis, 13 Maret 2025.

Satu-satunya alasan yang diberikan untuk penutupan tersebut adalah “alasan keamanan”, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya