Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Buntut Efisiensi Trump, Departemen Pendidikan PHK 1.300 Staf

RABU, 12 MARET 2025 | 12:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perombakan besar dalam pemerintahan Presiden Donald Trump memaksa Departemen Pendidikan Amerika Serikat mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.300 stafnya. 

Pengumuman yang disampaikan pada hari Selasa waktu setempat, 11 Maret 2025 menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana departemen ini akan beroperasi setelah pengurangan tenaga kerja yang signifikan.  

Pemecatan ini merupakan bagian dari strategi perampingan birokrasi federal, yang juga mencakup pemangkasan besar di Departemen Urusan Veteran, Administrasi Jaminan Sosial, dan lembaga lainnya.  


Menurut Kepala Staf Departemen Pendidikan, Rachel Oglesby, selain pemotongan tenaga kerja, Departemen Pendidikan juga akan menghentikan sewa beberapa kantor di kota-kota besar seperti New York, Boston, Chicago, dan Cleveland. 

Namun, Oglesby menegaskan bahwa Kantor Hak Sipil departemen ini tetap tidak akan terpengaruh, begitu pula dengan fungsi-fungsi utama yang diamanatkan oleh Kongres, termasuk penyaluran bantuan federal ke sekolah-sekolah.  

Menteri Pendidikan Linda McMahon, dalam memo internal yang dikeluarkan pada 3 Maret, hari ketika ia dikukuhkan oleh Senat, memperingatkan para karyawan bahwa mereka harus bersiap menghadapi pemotongan besar-besaran. 

Ia menyebut bahwa "misi terakhir" departemen ini adalah untuk menghilangkan birokrasi yang membengkak dan mengembalikan kewenangan pendidikan kepada negara bagian.  

"Banyak sekali program yang sangat bagus, jadi kami perlu memastikan uangnya masuk ke negara bagian," kata McMahon dalam sebuah wawancara di Fox News.

Trump, yang sejak kampanyenya telah menyerukan pembubaran Departemen Pendidikan, menuding lembaga tersebut telah "diambil alih oleh para radikal, fanatik, dan Marxis."

Namun, dalam sidang konfirmasinya, McMahon mengakui bahwa hanya Kongres yang dapat benar-benar menghapus lembaga ini, tetapi menyatakan bahwa pemangkasan dan reorganisasi masih dapat dilakukan sebagai langkah awal.  

Belum diketahui apakah pemangkasan ini akan berdampak langsung terhadap pelajar dan tenaga pendidikan di seluruh negeri, seperti yang dikhawatirkan oleh Demokrat dan para pendukung kebijakan pendidikan federal.  

Sejumlah pihak telah menyuarakan kekhawatiran bahwa perubahan ini bisa melemahkan penegakan hak-hak sipil bagi siswa penyandang disabilitas serta mengganggu pengelolaan pinjaman mahasiswa federal senilai 1,6 triliun dolar AS.  

McMahon mencoba meredakan kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa tujuannya bukanlah menghentikan pendanaan program-program inti, tetapi justru membuatnya lebih efisien.  

Bahkan sebelum pengumuman PHK ini, para pekerja Departemen Pendidikan telah menghadapi tekanan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, mulai dari program pengunduran diri sukarela hingga tawaran pembelian sebesar 25.000 dolar AS yang berakhir pada 3 Maret.  

Tawaran tersebut juga disertai dengan peringatan bahwa "PHK besar-besaran dalam waktu dekat" akan terjadi.  

Sebagai bagian dari langkah pemangkasan ini, kantor pusat dan kantor regional di Washington akan ditutup sementara pada hari Rabu, 12 Maret 2025 dengan akses dilarang sebelum dibuka kembali pada Kamis, 13 Maret 2025.

Satu-satunya alasan yang diberikan untuk penutupan tersebut adalah “alasan keamanan”, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya