Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Global

Buntut Efisiensi Trump, Departemen Pendidikan PHK 1.300 Staf

RABU, 12 MARET 2025 | 12:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perombakan besar dalam pemerintahan Presiden Donald Trump memaksa Departemen Pendidikan Amerika Serikat mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.300 stafnya. 

Pengumuman yang disampaikan pada hari Selasa waktu setempat, 11 Maret 2025 menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana departemen ini akan beroperasi setelah pengurangan tenaga kerja yang signifikan.  

Pemecatan ini merupakan bagian dari strategi perampingan birokrasi federal, yang juga mencakup pemangkasan besar di Departemen Urusan Veteran, Administrasi Jaminan Sosial, dan lembaga lainnya.  


Menurut Kepala Staf Departemen Pendidikan, Rachel Oglesby, selain pemotongan tenaga kerja, Departemen Pendidikan juga akan menghentikan sewa beberapa kantor di kota-kota besar seperti New York, Boston, Chicago, dan Cleveland. 

Namun, Oglesby menegaskan bahwa Kantor Hak Sipil departemen ini tetap tidak akan terpengaruh, begitu pula dengan fungsi-fungsi utama yang diamanatkan oleh Kongres, termasuk penyaluran bantuan federal ke sekolah-sekolah.  

Menteri Pendidikan Linda McMahon, dalam memo internal yang dikeluarkan pada 3 Maret, hari ketika ia dikukuhkan oleh Senat, memperingatkan para karyawan bahwa mereka harus bersiap menghadapi pemotongan besar-besaran. 

Ia menyebut bahwa "misi terakhir" departemen ini adalah untuk menghilangkan birokrasi yang membengkak dan mengembalikan kewenangan pendidikan kepada negara bagian.  

"Banyak sekali program yang sangat bagus, jadi kami perlu memastikan uangnya masuk ke negara bagian," kata McMahon dalam sebuah wawancara di Fox News.

Trump, yang sejak kampanyenya telah menyerukan pembubaran Departemen Pendidikan, menuding lembaga tersebut telah "diambil alih oleh para radikal, fanatik, dan Marxis."

Namun, dalam sidang konfirmasinya, McMahon mengakui bahwa hanya Kongres yang dapat benar-benar menghapus lembaga ini, tetapi menyatakan bahwa pemangkasan dan reorganisasi masih dapat dilakukan sebagai langkah awal.  

Belum diketahui apakah pemangkasan ini akan berdampak langsung terhadap pelajar dan tenaga pendidikan di seluruh negeri, seperti yang dikhawatirkan oleh Demokrat dan para pendukung kebijakan pendidikan federal.  

Sejumlah pihak telah menyuarakan kekhawatiran bahwa perubahan ini bisa melemahkan penegakan hak-hak sipil bagi siswa penyandang disabilitas serta mengganggu pengelolaan pinjaman mahasiswa federal senilai 1,6 triliun dolar AS.  

McMahon mencoba meredakan kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa tujuannya bukanlah menghentikan pendanaan program-program inti, tetapi justru membuatnya lebih efisien.  

Bahkan sebelum pengumuman PHK ini, para pekerja Departemen Pendidikan telah menghadapi tekanan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, mulai dari program pengunduran diri sukarela hingga tawaran pembelian sebesar 25.000 dolar AS yang berakhir pada 3 Maret.  

Tawaran tersebut juga disertai dengan peringatan bahwa "PHK besar-besaran dalam waktu dekat" akan terjadi.  

Sebagai bagian dari langkah pemangkasan ini, kantor pusat dan kantor regional di Washington akan ditutup sementara pada hari Rabu, 12 Maret 2025 dengan akses dilarang sebelum dibuka kembali pada Kamis, 13 Maret 2025.

Satu-satunya alasan yang diberikan untuk penutupan tersebut adalah “alasan keamanan”, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Populer

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Usai DPR, Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut

Rabu, 28 Oktober 2026 | 08:24

HLN ke-81: PLN Perkuat Listrik sebagai Penggerak Kehidupan dan Kemandirian Bangsa

Rabu, 28 Oktober 2026 | 07:47

IKA FH Undip Gelar Konsolidasi, Ini yang Dibahas

Rabu, 28 Oktober 2026 | 06:55

Tolak Usul Luhut, PKS Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara

Rabu, 28 Oktober 2026 | 06:25

Telkom Perkuat Transparansi Ekosistem Pengadaan Digital Nasional Lewat SPSE V5

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05:57

Konser Andrea Bocelli Turut Serukan Solidaritas Palestina Tuai Apresiasi

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05:28

Menanti Negarawan di Tengah Oase Pragmatisme

Rabu, 28 Oktober 2026 | 04:55

InfraNexia Perkuat Kesiapan Infrastruktur Dukung Pertumbuhan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 04:25

Revitalisasi Intisab Siapkan Kepemimpinan Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03:59

Kemerdekaan yang Belum Selesai: Dari Cita-Cita 1945 ke Amarah Gen Z

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03:30

Selengkapnya