Pengusaha ternama Haji Halim dijebloskan ke Rutan Pakjo Palembang/Istimewa
Sejumlah elemen masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin (Muba) yang bergerak cepat menjemput paksa dan menahan Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia, Kemas Haji Abdul Halim Ali alias Haji Halim.
Ketua DP Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumsel, Fadrianto mengatakan, pihaknya mengapresiasi Kejari Muba yang bergerak cepat menetapkan bahkan menjebloskan Haji Halim ke Rutan Pakjo Kelas I A Palembang sejak Senin, 10 Maret 2025.
"Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Kejari Muba atas gerak cepat menetapkan tersangka dan menahan Haji Alim Ali dalam dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Betung-Tempino. Ini pintu masuk membongkar jaringan mafia tanah," kata Fadrianto dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 11 Maret 2025.
Fadrianto juga mendesak Kejari Muba untuk mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi pemalsuan buku atau daftar khusus pengadaan tanah Jalan Tol Betung-Tempino Jambi tahun 2024 itu.
"Kami meminta pihak kejaksaan sikat habis semua pelaku. Jangan beri ruang bagi mafia tanah yang menghisap uang negara dan rakyat. Termasuk adanya aliran dana ke semua pihak," tutur Fadrianto.
Hal senada disampaikan M Khoiry Lizani selaku perwakilan dari solidaritas mahasiswa pemuda untuk demokrasi dan reforma agraria. Khoiry menyoroti adanya indikasi praktik serupa di sektor perkebunan sawit.
"Kami juga meminta pihak kejaksaan untuk usut tuntas dugaan tindak pidana korupsi PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB). Karena mafia tanah ini lebih parah lagi, ada tudingan terkait praktik serupa di sektor perkebunan sawit, di mana PT SKB yang dipimpin HA diduga mencaplok lahan warga, menyengsarakan rakyat dan merugikan negara, serta membangun kebun sawit seluas kurang lebih 350 hektare di luar HGU (Hak Guna Usaha)," papar Khoiry.
Khoiry menjelaskan, kasus pemalsuan dokumen PT SKB bahkan sudah bergulir di pengadilan dengan perkara pemalsuan dokumen dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 546/Pid.B/2024/PN.Llg dan diperkuat putusan banding Pengadilan Tinggi Palembang nomor 5/PID/2025/PT PLG.
"Bukan cuma tanah tol. Di Musi Rawas Utara, PT SKB diduga keras mencaplok lahan tanah warga dan kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas Utara. PT SKB mendapat izin kebun sawit dari Kabupaten Musi Banyuasin, nyatanya diduga beroperasional di wilayah Kabupaten lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Kejari Muba, Roy Riyadi mengatakan, upaya paksa dilakukan sesuai dengan surat perintah yang telah dikeluarkan. Namun, dalam proses pemeriksaan, tersangka menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan kondisi kesehatan yang menurun.
"Tersangka HA menolak diperiksa karena merasa tidak siap secara fisik. Oleh karena itu, pemeriksaan dihentikan dan ditandatangani dalam pernyataan resmi oleh kedua belah pihak, termasuk kuasa hukum tersangka," kata Roy seperti dikutip
RMOLSumsel, Senin, 10 Maret 2025.
Meski demikian, Kejari Muba tetap menahan tersangka di Rutan Pakjo Kelas I A Palembang. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan.
"Penyidik melakukan upaya paksa penyidikan penahanan di Rutan Pakjo Klas I A Palembang selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 10 sampai 29 Maret 2025. Untuk saksi yang telah diperiksa sebanyak 15 orang," tutur Roy.
