Berita

Ketua SAPA, Fauzan Adami/Dok Pribadi

Nusantara

Gubernur Aceh Didesak Hadirkan SPBU Asing untuk Atasi Masalah BBM

SELASA, 11 MARET 2025 | 02:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta atau asing. Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh, termasuk kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.

"Monopoli pasar BBM di Aceh harus diakhiri agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan mendapatkan layanan yang lebih baik," ujar Ketua SAPA, Fauzan Adami, dalam keterangan persnya yang dikutip RMOLAceh, Senin, 10 Maret 2025.

Menurut Fauzan, kehadiran SPBU asing akan menciptakan persaingan sehat yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat. Selama ini, masyarakat Aceh hanya bergantung pada Pertamina sebagai satu-satunya penyedia BBM, yang kerap menghadapi berbagai kendala operasional.


"Kami mendesak Gubernur untuk mengundang SPBU asing agar dapat beroperasi di Aceh," tegasnya.

Lebih lanjut, Fauzan menyoroti beberapa permasalahan yang timbul akibat keterbatasan pilihan masyarakat. Seperti antrean panjang di SPBU, kelangkaan BBM, serta kebijakan barcode yang dinilai menyulitkan warga. Dengan adanya kompetitor, diharapkan harga lebih kompetitif dan kualitas layanan meningkat.

Fauzan menambahkan, di beberapa daerah lain di Indonesia, SPBU asing seperti Shell, BP, dan Vivo telah beroperasi dan memberikan alternatif bagi masyarakat. Aceh, tidak seharusnya tertinggal dalam hal ini.

"Ini bukan soal menyaingi Pertamina, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Dengan adanya alternatif SPBU, maka pelayanan akan lebih baik, distribusi BBM lebih merata, dan masyarakat bisa memilih sesuai kebutuhan mereka," jelasnya.

SAPA berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan usulan ini. Fauzan menegaskan bahwa kebijakan energi yang lebih terbuka akan berdampak positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Kita tidak bisa terus membiarkan monopoli merugikan masyarakat. Jika Aceh ingin maju, maka sektor energi juga harus mengalami reformasi dengan menghadirkan lebih banyak pilihan dan kompetisi sehat dalam distribusi BBM," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya