Berita

Ketua SAPA, Fauzan Adami/Dok Pribadi

Nusantara

Gubernur Aceh Didesak Hadirkan SPBU Asing untuk Atasi Masalah BBM

SELASA, 11 MARET 2025 | 02:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta atau asing. Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh, termasuk kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.

"Monopoli pasar BBM di Aceh harus diakhiri agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan mendapatkan layanan yang lebih baik," ujar Ketua SAPA, Fauzan Adami, dalam keterangan persnya yang dikutip RMOLAceh, Senin, 10 Maret 2025.

Menurut Fauzan, kehadiran SPBU asing akan menciptakan persaingan sehat yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat. Selama ini, masyarakat Aceh hanya bergantung pada Pertamina sebagai satu-satunya penyedia BBM, yang kerap menghadapi berbagai kendala operasional.


"Kami mendesak Gubernur untuk mengundang SPBU asing agar dapat beroperasi di Aceh," tegasnya.

Lebih lanjut, Fauzan menyoroti beberapa permasalahan yang timbul akibat keterbatasan pilihan masyarakat. Seperti antrean panjang di SPBU, kelangkaan BBM, serta kebijakan barcode yang dinilai menyulitkan warga. Dengan adanya kompetitor, diharapkan harga lebih kompetitif dan kualitas layanan meningkat.

Fauzan menambahkan, di beberapa daerah lain di Indonesia, SPBU asing seperti Shell, BP, dan Vivo telah beroperasi dan memberikan alternatif bagi masyarakat. Aceh, tidak seharusnya tertinggal dalam hal ini.

"Ini bukan soal menyaingi Pertamina, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Dengan adanya alternatif SPBU, maka pelayanan akan lebih baik, distribusi BBM lebih merata, dan masyarakat bisa memilih sesuai kebutuhan mereka," jelasnya.

SAPA berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan usulan ini. Fauzan menegaskan bahwa kebijakan energi yang lebih terbuka akan berdampak positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Kita tidak bisa terus membiarkan monopoli merugikan masyarakat. Jika Aceh ingin maju, maka sektor energi juga harus mengalami reformasi dengan menghadirkan lebih banyak pilihan dan kompetisi sehat dalam distribusi BBM," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya