Berita

Ketua SAPA, Fauzan Adami/Dok Pribadi

Nusantara

Gubernur Aceh Didesak Hadirkan SPBU Asing untuk Atasi Masalah BBM

SELASA, 11 MARET 2025 | 02:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta atau asing. Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh, termasuk kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.

"Monopoli pasar BBM di Aceh harus diakhiri agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan mendapatkan layanan yang lebih baik," ujar Ketua SAPA, Fauzan Adami, dalam keterangan persnya yang dikutip RMOLAceh, Senin, 10 Maret 2025.

Menurut Fauzan, kehadiran SPBU asing akan menciptakan persaingan sehat yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat. Selama ini, masyarakat Aceh hanya bergantung pada Pertamina sebagai satu-satunya penyedia BBM, yang kerap menghadapi berbagai kendala operasional.


"Kami mendesak Gubernur untuk mengundang SPBU asing agar dapat beroperasi di Aceh," tegasnya.

Lebih lanjut, Fauzan menyoroti beberapa permasalahan yang timbul akibat keterbatasan pilihan masyarakat. Seperti antrean panjang di SPBU, kelangkaan BBM, serta kebijakan barcode yang dinilai menyulitkan warga. Dengan adanya kompetitor, diharapkan harga lebih kompetitif dan kualitas layanan meningkat.

Fauzan menambahkan, di beberapa daerah lain di Indonesia, SPBU asing seperti Shell, BP, dan Vivo telah beroperasi dan memberikan alternatif bagi masyarakat. Aceh, tidak seharusnya tertinggal dalam hal ini.

"Ini bukan soal menyaingi Pertamina, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Dengan adanya alternatif SPBU, maka pelayanan akan lebih baik, distribusi BBM lebih merata, dan masyarakat bisa memilih sesuai kebutuhan mereka," jelasnya.

SAPA berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan usulan ini. Fauzan menegaskan bahwa kebijakan energi yang lebih terbuka akan berdampak positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Kita tidak bisa terus membiarkan monopoli merugikan masyarakat. Jika Aceh ingin maju, maka sektor energi juga harus mengalami reformasi dengan menghadirkan lebih banyak pilihan dan kompetisi sehat dalam distribusi BBM," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya