Berita

Ketua SAPA, Fauzan Adami/Dok Pribadi

Nusantara

Gubernur Aceh Didesak Hadirkan SPBU Asing untuk Atasi Masalah BBM

SELASA, 11 MARET 2025 | 02:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta atau asing. Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh, termasuk kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.

"Monopoli pasar BBM di Aceh harus diakhiri agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan mendapatkan layanan yang lebih baik," ujar Ketua SAPA, Fauzan Adami, dalam keterangan persnya yang dikutip RMOLAceh, Senin, 10 Maret 2025.

Menurut Fauzan, kehadiran SPBU asing akan menciptakan persaingan sehat yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat. Selama ini, masyarakat Aceh hanya bergantung pada Pertamina sebagai satu-satunya penyedia BBM, yang kerap menghadapi berbagai kendala operasional.


"Kami mendesak Gubernur untuk mengundang SPBU asing agar dapat beroperasi di Aceh," tegasnya.

Lebih lanjut, Fauzan menyoroti beberapa permasalahan yang timbul akibat keterbatasan pilihan masyarakat. Seperti antrean panjang di SPBU, kelangkaan BBM, serta kebijakan barcode yang dinilai menyulitkan warga. Dengan adanya kompetitor, diharapkan harga lebih kompetitif dan kualitas layanan meningkat.

Fauzan menambahkan, di beberapa daerah lain di Indonesia, SPBU asing seperti Shell, BP, dan Vivo telah beroperasi dan memberikan alternatif bagi masyarakat. Aceh, tidak seharusnya tertinggal dalam hal ini.

"Ini bukan soal menyaingi Pertamina, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Dengan adanya alternatif SPBU, maka pelayanan akan lebih baik, distribusi BBM lebih merata, dan masyarakat bisa memilih sesuai kebutuhan mereka," jelasnya.

SAPA berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan usulan ini. Fauzan menegaskan bahwa kebijakan energi yang lebih terbuka akan berdampak positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Kita tidak bisa terus membiarkan monopoli merugikan masyarakat. Jika Aceh ingin maju, maka sektor energi juga harus mengalami reformasi dengan menghadirkan lebih banyak pilihan dan kompetisi sehat dalam distribusi BBM," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya