Berita

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi/Net

Bisnis

AS Desak India Longgarkan Tarif Impor

SENIN, 10 MARET 2025 | 16:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) mendesak India untuk melonggarkan kebijakan tarif impornya, terutama terhadap produk-produk asal AS. 

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyoroti tarif tinggi yang dikenakan India, termasuk bea masuk sebesar 110 persen untuk semua impor mobil dari negaranya.

"India mengenakan tarif yang sangat besar kepada kami. Besar sekali. Anda tidak dapat menjual apa pun di India," ujar Trump, seperti dikutip dari VOA, Senin 10 Maret 2025.


Trump mengklaim bahwa India telah setuju untuk memangkas tarif tersebut. Sebelumnya, ia telah menerima Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung Putih bulan lalu, di mana keduanya membahas potensi perjanjian perdagangan bilateral untuk memperlancar hubungan dagang kedua negara.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, menyatakan bahwa perjanjian tersebut bertujuan memperkuat perdagangan barang dan jasa,.

"Perjanjian perdagangan bilateral dapat memperkuat dan memperdalam perdagangan dua arah India-AS di sektor barang dan jasa, meningkatkan akses pasar, mengurangi hambatan tarif dan nontarif, dan memperdalam integrasi rantai pasokan antara kedua negara," katanya.

Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat memperdalam integrasi rantai pasokan antara AS dan India. Perjanjian perdagangan bilateral tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Kedua negara juga menetapkan target ambisius untuk meningkatkan perdagangan bilateral hingga mencapai 500 miliar Dolar AS pada 2030.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya