Berita

Aksi demonstrasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di depan kantor Kemendes PDT, Jakarta, Jumat 7 Maret 2025/Istimewa

Politik

Aktivis Muhammadiyah: Ketum IMM Harus Minta Maaf Biarkan Demo Anarkis di Kemendes

SENIN, 10 MARET 2025 | 14:04 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Aksi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) yang berujung anarkis pembakaran flare di depan kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta Selatan, Jumat 7 Maret 2025, menjadi perhatian kalangan aktivis Muhammadiyah.

Salah satunya aktivis Muhammadiyah Rahmat Kurniawan yang memandang aksi tersebut berlebihan.

Dia pun siap menggalang mosi tidak percaya kepada Ketua Umum IMM Riyan Betra Delza karena telah membiarkan aksi demonstrasi yang mengatasnamakan DPP IMM dan berperilaku anarkis.


"Karena tidak ada permintaan maaf secara resmi dari DPP IMM terkait aksi anarkis tersebut maka Ketum IMM harus bertanggungjawab," tegas Rahmat yang juga Ketua Bidang Tablik Kajian Keislaman DPP IMM Periode 2018-2020, kepada wartawan, Senin 10 Maret 2025.

Rahmat mengecam atas pihak-pihak asing atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menunggangi aksi DPP IMM ke Kemendes PDT.

Menurutnya, aksi yang dilakukan dengan mengatasnamakan DPP IMM tersebut tidak mencerminkan cara menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah yang lebih mengedepankan dialog dan intelektualitas tanpa kekerasan.

"Menyayangkan cara DPP IMM melakukan aksi yang cenderung anarkis ke Kemendes daripada berusaha untuk berdialog yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya," pungkasnya.

Adapun aksi DPP IMM digelar untuk mendesak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mundur dari jabatannya.

Desakan itu muncul seiring putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyebut Yandri menyalahgunakan jabatan dengan terlibat dalam gelaran Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya