Berita

Aksi demonstrasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di depan kantor Kemendes PDT, Jakarta, Jumat 7 Maret 2025/Istimewa

Politik

Aktivis Muhammadiyah: Ketum IMM Harus Minta Maaf Biarkan Demo Anarkis di Kemendes

SENIN, 10 MARET 2025 | 14:04 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Aksi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) yang berujung anarkis pembakaran flare di depan kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta Selatan, Jumat 7 Maret 2025, menjadi perhatian kalangan aktivis Muhammadiyah.

Salah satunya aktivis Muhammadiyah Rahmat Kurniawan yang memandang aksi tersebut berlebihan.

Dia pun siap menggalang mosi tidak percaya kepada Ketua Umum IMM Riyan Betra Delza karena telah membiarkan aksi demonstrasi yang mengatasnamakan DPP IMM dan berperilaku anarkis.


"Karena tidak ada permintaan maaf secara resmi dari DPP IMM terkait aksi anarkis tersebut maka Ketum IMM harus bertanggungjawab," tegas Rahmat yang juga Ketua Bidang Tablik Kajian Keislaman DPP IMM Periode 2018-2020, kepada wartawan, Senin 10 Maret 2025.

Rahmat mengecam atas pihak-pihak asing atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menunggangi aksi DPP IMM ke Kemendes PDT.

Menurutnya, aksi yang dilakukan dengan mengatasnamakan DPP IMM tersebut tidak mencerminkan cara menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah yang lebih mengedepankan dialog dan intelektualitas tanpa kekerasan.

"Menyayangkan cara DPP IMM melakukan aksi yang cenderung anarkis ke Kemendes daripada berusaha untuk berdialog yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya," pungkasnya.

Adapun aksi DPP IMM digelar untuk mendesak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mundur dari jabatannya.

Desakan itu muncul seiring putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyebut Yandri menyalahgunakan jabatan dengan terlibat dalam gelaran Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya