Ribuan karyawan PT Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja kemungkinan memiliki pinjaman di lembaga keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendata dan mengkaji, karena tentunya hal ini akan mempengaruhi sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan lainnya.
"Kami akan melakukan evaluasi terkait dengan dampak Sritex karena karyawannya kan ada ribuan," kata Kepala OJK. Solo. Eko Hariyanto di Solo, Jawa Tengah, dikutip Senin 10 Maret 2025.
Evaluasi ini penting untuk mengantisipasi potensi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan lokal. Evaluasi ini akan menelisik potensi dampak terhadap pinjaman konsumtif para mantan karyawan Sritex di berbagai lembaga keuangan, termasuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat).
Data OJK hingga November 2024 menunjukkan peningkatan piutang pembiayaan di Solo Raya sebesar Rp575,93 miliar (12,29 persen) year on year, dari Rp4,69 triliun menjadi Rp5,26 triliun.
Namun, peningkatan ini diiringi oleh lonjakan non-performing financing (NPF) nominal sebesar Rp288,33 miliar (237,70 persen), dari Rp121,30 miliar menjadi Rp409,64 miliar.
Situasi ini perlu diwaspadai dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui korelasinya dengan pailitnya Sritex.
Sektor pembiayaan perbankan hingga Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 2,64 persen, dari Rp106,95 triliun menjadi Rp104,13 triliun.
Dana pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan sebesar 3,61 persen, dari Rp94,10 triliun menjadi Rp97,50 triliun. Likuiditas perbankan masih terjaga dengan loan to deposit ratio (LDR) di angka 106,79 persen.
Penyaluran kredit perbankan didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran (Rp27,16 triliun) dan sektor industri pengolahan (Rp25,51 triliun). Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam sistem keuangan Solo Raya yang perlu dikaji lebih mendalam oleh OJK.
