Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi/Ist

Politik

Ditunggu Deklarasi Partai Super TBK Jokowi

MINGGU, 09 MARET 2025 | 16:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi membentuk partai politik "super TBK" terus menjadi perbincangan publik. 

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, ada dua kemungkinan dari gagasan ini. Apakah benar-benar akan diwujudkan atau hanya sebagai bentuk kritik terhadap sistem politik yang ada.

Adi mengatakan, Jokowi memiliki modal politik yang sangat kuat untuk mendirikan partai. 


Pengalamannya sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI dua periode membuatnya memahami dinamika politik nasional. 

"Mempunyai relawan dan jejaring yang kuat serta approval rate yang tinggi," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, dikutip Minggu 9 Maret 2025.

Saat ini, perubahan aturan pemilu juga menjadi faktor yang membuat publik semakin menanti kepastian langkah Jokowi. 

Usulan penurunan ambang batas parlemen dari empat persen dan penghapusan presidential threshold membuka peluang besar bagi partai baru untuk bersaing.

"Kalau Jokowi membuat parpol mungkin di 2029 bisa mengusung calon dari partai barunya ini," sambung analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Namun, di balik wacana ini, Jokowi juga ingin menyampaikan kritik terhadap sistem kepartaian di Indonesia yang masih terpusat pada elite partai. 

Dengan konsep partai super TBK atau partai perorangan, ayahanda dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mendorong agar partai politik lebih modern.

"Di negara Kita memang selama ini partai politik tersentralisasi kepada ketua umum hanya terpusat pada elite partai," tandas Adi.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya