Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi/Ist

Politik

Ditunggu Deklarasi Partai Super TBK Jokowi

MINGGU, 09 MARET 2025 | 16:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi membentuk partai politik "super TBK" terus menjadi perbincangan publik. 

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, ada dua kemungkinan dari gagasan ini. Apakah benar-benar akan diwujudkan atau hanya sebagai bentuk kritik terhadap sistem politik yang ada.

Adi mengatakan, Jokowi memiliki modal politik yang sangat kuat untuk mendirikan partai. 


Pengalamannya sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI dua periode membuatnya memahami dinamika politik nasional. 

"Mempunyai relawan dan jejaring yang kuat serta approval rate yang tinggi," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, dikutip Minggu 9 Maret 2025.

Saat ini, perubahan aturan pemilu juga menjadi faktor yang membuat publik semakin menanti kepastian langkah Jokowi. 

Usulan penurunan ambang batas parlemen dari empat persen dan penghapusan presidential threshold membuka peluang besar bagi partai baru untuk bersaing.

"Kalau Jokowi membuat parpol mungkin di 2029 bisa mengusung calon dari partai barunya ini," sambung analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Namun, di balik wacana ini, Jokowi juga ingin menyampaikan kritik terhadap sistem kepartaian di Indonesia yang masih terpusat pada elite partai. 

Dengan konsep partai super TBK atau partai perorangan, ayahanda dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mendorong agar partai politik lebih modern.

"Di negara Kita memang selama ini partai politik tersentralisasi kepada ketua umum hanya terpusat pada elite partai," tandas Adi.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya