Berita

Anggota Bawaslu, Puadi/RMOL

Politik

Bawaslu Pastikan Jajaran Pelototi Rekap Suara Ulang Pilbup Puncak Jaya

SABTU, 08 MARET 2025 | 22:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Proses rekapitulasi suara ulang pemilihan bupati (Pilbup) Puncak Jaya, dipastikan akan diawasi melekat oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat. 

Anggota Bawaslu, Puadi menyatakan jajaran di tingkat kabupaten akan memelototi langsung proses rekapitulasi suara ulang Pilbup Puncak Jaya. 

Pasalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) di sana, mengamanatkan pengawasan juga dilakukan oleh Bawaslu. 


"Bawaslu akan memastikan bahwa proses rekapitulasi ulang di 22 distrik yang diperintahkan oleh MK berjalan sesuai dengan prinsip jujur, adil, dan transparan," ujar Puadi kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Bukan hanya jajaran Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu itu memastikan pengawas adhoc juga diterjunkan, untuk mengawasi jalannya putusan MK atas perkara nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut. 

"Kami akan mengerahkan pengawas di lapangan untuk memantau setiap tahapan rekapitulasi ulang, termasuk berkoordinasi dengan KPU RI, KPU Papua Tengah, dan KPU Puncak Jaya," urainya. 

Selain itu, Puadi juga memastikan Bawaslu akan berkoordinasi dengan aparat keamanan, guna memastikan jalannya rekapitulasi suara ulang Pilbup Jayapura

"Kami juga akan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung tanpa hambatan, terutama mengingat adanya gangguan keamanan yang sebelumnya terjadi di beberapa distrik," demikian Puadi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya