Waka MPR Dorong Optimalisasi CCS untuk Mitigasi Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi

Perlu dilakukan akselerasi ekonomi karbon nasional, seperti perdagangan karbon, optimalisasi aset karbon nasional, termasuk Carbon Capture and Storage (CCS), untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sekaligus upaya pengurangan emisi karbon.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno usai menemui Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Kebon Nanas, Jakarta, Jumat 7 Maret 2025.

Disampaikan Eddy, Nature-Based Solutions (NBS) dan Engineered-Based Solutions (EBS) dinilai sebagai pendekatan yang saling melengkapi guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Dalam pertemuan tersebut, Eddy menegaskan pentingnya dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dalam optimalisasi perizinan lingkungan, pembinaan tata laksana Nilai Ekonomi Karbon (NEK), serta perumusan roadmap CCS yang komprehensif.

"Peran aktif pemerintah, khususnya Kementerian LH akan mempercepat optimalisasi ekonomi karbon nasional dan juga implementasi CCS di Indonesia sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sektor industri dan energi," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu 8 Maret 2025.

“Kami melihat optimalisasi potensi ekonomi karbon serta CCS merupakan solusi yang relevan dalam mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan, jika kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen tanpa mengorbankan lingkungan, maka peningkatan volume perdagangan karbon, elektrifikasi transportasi, konservasi hutan dan pengembangan teknologi seperti CCS harus menjadi bagian dari strategi nasional.

"Karena itu sinergi antarkementerian sangat penting dalam mempercepat realisasi ekonomi karbon khususnya low carbon business di Indonesia," tuturnya.

Khusus terkait tantangan implementasi CCS, Eddy menegaskan bahwa aspek pemahaman terhadap CCS, biaya investasi yang masih tinggi, serta penguatan regulasi merupakan “PR” yang perlu segera ditangani.

“Kami memahami bahwa ada beberapa tantangan, seperti persepsi risiko kebocoran CO2, biaya investasi yang besar, dan kebutuhan regulasi yang lebih jelas. Saya siap menjadi champion bersama para pemangku kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi karbon,” pungkasnya.