Berita

Menteri Pendidikan AS Linda McMahon/Net

Dunia

AS Hentikan Hibah Rp6,56 Triliun ke Universitas Columbia Gara-Gara Dukung Palestina

SABTU, 08 MARET 2025 | 09:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menghentikan dana hibah federal sebesar 400 juta Dolar AS (sekitar Rp6,56 triliun) untuk Universitas Columbia buntut unjuk rasa menentang tindakan Israel di Gaza.

Dalam pernyataannya pada Jumat, 8 Maret 2025, Badan Layanan Umum AS menuduh Universitas Columbia gagal melindungi mahasiswa Yahudi dari pelecehan saat terjadi gelombang protes.

"Sejak 7 Oktober, para pelajar Yahudi telah menghadapi kekerasan, intimidasi, dan pelecehan anti-Semit yang tiada henti di kampus mereka,"  kata Menteri Pendidikan Linda McMahon, seperti dikutip dari AFP.


Jika ingin menerima dana federal, universitas harus mematuhi semua undang-undang antidiskriminasi.

"Sudah terlalu lama Universitas Columbia mengabaikan kewajiban itu terhadap mahasiswa Yahudi yang belajar di kampusnya. Hari ini, kami menunjukkan kepada Universitas Columbia dan universitas lain bahwa tidak ada toleransi atas kelambanan mereka," tambah McMahon.

Pekan lalu Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menghentikan dana untuk sekolah-sekolah yang mengizinkan "protes ilegal".

"Semua pendanaan federal akan dihentikan untuk perguruan tinggi, sekolah, atau universitas mana pun yang mengizinkan protes ilegal," tulis Trump di platform Truth Social.

Tahun lalu, kampus-kampus di AS termasuk Columbia, diguncang protes mahasiswa terhadap perang Israel di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Demonstrasi tersebut memicu tuduhan anti-Semitisme.

Unjuk rasa berubah menjadi kekerasan dan mengakibatkan pendudukan gedung kampus hingga mengganggu perkuliahan. Mahasiswa yang memprotes tindakan Israel bentrok dengan aktivis pro-Israel.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya