Berita

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni/Net

Politik

Raja Juli Bawa 11 Kader PSI, PKB: Jangan Sampai Folu Net Sink Jadi Bancakan

JUMAT, 07 MARET 2025 | 17:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dugaan nepotisme dilakukan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni setelah memasukan sebelas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kemenhut.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, sebagai bagian rencana kerja pemerintah, Raja Juli seharusnya bisa mengutamakan transparansi dan kompetensi dalam menyusun Tim FOLU Net Sink 2030.

Kata Daniel, lebih disayangkan lagi karena sebelas kader PSI itu mendapatkan gaji tinggi di tim tersebut.


Struktur Tim FOLU Net Sink 2030 tertuang di Kepmen Kehutanan No 32/2025. Dalam Kepmen ini, sebelas nama kader PSI masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030 dengan honor Rp20-Rp50 juta per bulan.

"Apalagi di tengah Presiden melaksanakan efisiensi anggaran tentu informasi pengangkatan pejabat dengan gaji fantastis akan menjadi sorotan publik," kata Daniel Johan kepada wartawan, Jumat, 7 Maret 2025.

Kata dia, penunjukan itu tidak salah jika disebut nepotisme. Terlebih, Raja Juli yang merupakan Sekjen PSI membawa sebelas kadernya dalam struktur tim.

"Jangan sampai rakyat melihat kental dengan konflik kepentingan, rekrutmen pejabat/pegawai harus sesuai dengan keahliannya jangan sampai jabatan hanya diisi oleh orang tanpa adanya latar belakang dalam hal ini soal kehutanan," tegasnya.

Lebih disesalkan lagi, kata legislator PKB itu, jika sebelas kader PSI menjadi bagian Tim FOLU Net Sink hanya sebatas bagi-bagi anggaran.

"Jangan sampai FOLU Net Sink jadi 'proyek basah' alias jadi bancakan saja," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya