Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni/Ist

Politik

Raja Juli Antoni Disenggol Warganet: Jabatan Menteri tapi Level Buzzer

JUMAT, 07 MARET 2025 | 08:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Cuitan sindiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait ceramah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, beberapa waktu lalu, dibalas menohok warganet.

Dalam cuitan melalui akun X pribadinya pada Rabu 5 Maret 2025, Raja Juli Antoni menuduh Anies telah memanfaatkan masjid sebagai tempat melakukan sindiran politik

"Masjid tempat ibadah? Masjid tempat sindir politik?" tulis Raja Juli Antoni yang dilihat redaksi, Jumat 7 Maret 2025.


"Ceramah Penuh Sindirian Dari Anis Baswedan di Masjid Kampus UGM," sambungnya.

Untuk memperkuat cuitannya, Raja Juli Antoni menambahkan tangkap layar sebuah berita media online berjudul "Ceramah Penuh Sindiran dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM: Membangun Manusia Itu Lama, Tapi IKN Juga Deng".

Tak butuh waktu lama, pemilik akun King Purwa langsung membalas Raja Juli Antoni yang juga menjabat Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

"jabatan Menteri tapi level buzzer," kata King Purwa.

Komentar King Purwa turut diamini pemilik akun @elherviza.

"Gw pikir @RajaJuliAntoni udh dilevel negarawan..ternyata levelnya cm sebatas buzzer partai..harusnya sebagai menteri itu bijak dan cerdas memahami kritik dan jd motivasi untuk melayani rakyat..tp emg susah sih klo cm menteri giveaway doang mah..," tulisnya.

Diketahui, saat berceramah di Masjid Kampus UGM Yogyakarta, dalam suasana Ramadan itu, Anies membahas pembangunan infrastruktur pendidikan serta dinamika politik yang tengah terjadi di Indonesia.

Di hadapan ratusan mahasiswa dan masyarakat yang hadir, Anies mengungkapkan bahwa demokrasi bisa mati ketika aturan main diubah secara sepihak, lawan politik disingkirkan dari kontestasi, dan wasit (penyelenggara pemilu) dikuasai pihak tertentu.

Anies juga menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat ditandai dengan keberadaan oposisi, pembagian kekuasaan, serta kebebasan berbicara.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya