Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kebijakan Tidak Stabil, Tantangan Transisi Energi di Asia Tenggara

KAMIS, 06 MARET 2025 | 18:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Transisi energi di Asia Tenggara merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi secara kolektif. Artinya, semua elemen harus berkolaborasi dalam menuju transisi energi.

Begitu dikatakan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Mardani Ali Sera dalam webinar  Transisi Energi yang diselenggarakan oleh stratsea dan Asatu Research & Insights.

"Kita mesti berkolaborasi dan bersatu mewujudkan Asia Tenggara yang berbasis energi, bersih, dan terbarukan," ujar Mardani dalam keterangan tertulis, Kamis 6 Maret 2025.


Pernyataan Mardani, diamini Associate Professor di Universiti Malaya Dr. Zul Ilham. Kata dia, kolaborasi menjadi perlu karena besarnya kebutuhan investasi menjadi hambatan utama.

“Biaya investasi masih menjadi hambatan bagi teknologi seperti geothermal dan offshore wind, yang membutuhkan modal awal yang sangat besar,” tuturnya.

Senada, Christina Ng, Co-founder dari Energy Shift Institute mengungkapkan penyebab mengapa investor masih ragu untuk menggelontorkan dananya untuk proyek transisi energi di Asia Tenggara.

Kata dia, investor pada prinsipnya membutuhkan kebijakan yang stabil. Sayangnya, di pasar negara berkembang, termasuk Asia Tenggara, kebijakan seringkali berubah-ubah, yang menciptakan citra kurang baik.

"Hal ini tidak memberikan kepercayaan bagi investor yang ingin menanamkan modal di kawasan ini," tuturnya.
 
Mengutip data dari World Economic Forum, ASEAN merupakan konsumen energi terbesar keempat di dunia, dengan populasi yang terus bertumbuh mendekati 700 juta jiwa.

Dalam 20 tahun terakhir, konsumsi energi di kawasan ini meningkat rata-rata 3 persen per tahun, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut hingga akhir dekade ini.

Akibatnya, emisi karbon di kawasan ini terus meningkat, melampaui rata-rata global sebesar 1 persen pada 2022, dengan kenaikan tahunan sekitar 3 persen.

Besarnya kontribusi negara-negara Asia Tenggara terhadap konsumsi energi dan emisi karbon menegaskan urgensi penguatan kolaborasi serta penyelarasan kebijakan di kawasan ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya