Berita

Ketua Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi’i Mukhlis atau Gus Rofi’i bersama sejumlah ulama Forum Ulama Banten dan Betawi/Ist

Nusantara

Salah Paham Menyebut PIK 2 sebagai PSN

KAMIS, 06 MARET 2025 | 17:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masih ada kesalahpahaman di tengah masyarakat soal status proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sejak awal sampai saat ini, PIK 2 tidak pernah masuk sebagai PSN pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi’i Mukhlis atau Gus Rofi’i setelah memfasilitasi sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Ulama Banten dan Betawi untuk beraudiensi dengan manajemen PIK 2.


"PSN itu tidak boleh dibangun perumahan. Makanya, PIK ini bukan di-PSN-kan, tapi yang di-PSN-kan adalah tanah Perhutani, tanah yang mati, tanah yang terbengkalai, itu yang kemudian dikelola swasta sesuai Perpres 2024," kata Gus Rofi’i, Kamis, 6 Maret 2025.

Belakangan, PSN ini kemudian dilabeli dengan PSN Tropical Coastland. Lokasinya berada di kawasan dekat PIK 2, Kabupaten Tangerang meliputi sebagian besar kawasan hutan lindung.

"Kenapa disebut PSN PIK, bukan PSN Perhutani? Karena tanahnya di Blok A, B, C, dan D itu dekat dengan proyek PIK, sehingga dinamakan PSN PIK," sambungnya,

Hal lain yang perlu dipahami masyarakat, proyek PSN Tropical Coastland sama sekali tidak mengambil uang negara, melainkan dari swasta pengelola.

"Yang tidak dipahami masyarakat, proyek ini bukan dibangun dari uang negara, terus uang negara itu diserahkan kepada PIK, tidak! Yang membiayai Rp39,7 triliun itu dari PIK, yang biayai ini PIK," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya