Berita

Ketua Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi’i Mukhlis atau Gus Rofi’i bersama sejumlah ulama Forum Ulama Banten dan Betawi/Ist

Nusantara

Salah Paham Menyebut PIK 2 sebagai PSN

KAMIS, 06 MARET 2025 | 17:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masih ada kesalahpahaman di tengah masyarakat soal status proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sejak awal sampai saat ini, PIK 2 tidak pernah masuk sebagai PSN pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi’i Mukhlis atau Gus Rofi’i setelah memfasilitasi sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Ulama Banten dan Betawi untuk beraudiensi dengan manajemen PIK 2.


"PSN itu tidak boleh dibangun perumahan. Makanya, PIK ini bukan di-PSN-kan, tapi yang di-PSN-kan adalah tanah Perhutani, tanah yang mati, tanah yang terbengkalai, itu yang kemudian dikelola swasta sesuai Perpres 2024," kata Gus Rofi’i, Kamis, 6 Maret 2025.

Belakangan, PSN ini kemudian dilabeli dengan PSN Tropical Coastland. Lokasinya berada di kawasan dekat PIK 2, Kabupaten Tangerang meliputi sebagian besar kawasan hutan lindung.

"Kenapa disebut PSN PIK, bukan PSN Perhutani? Karena tanahnya di Blok A, B, C, dan D itu dekat dengan proyek PIK, sehingga dinamakan PSN PIK," sambungnya,

Hal lain yang perlu dipahami masyarakat, proyek PSN Tropical Coastland sama sekali tidak mengambil uang negara, melainkan dari swasta pengelola.

"Yang tidak dipahami masyarakat, proyek ini bukan dibangun dari uang negara, terus uang negara itu diserahkan kepada PIK, tidak! Yang membiayai Rp39,7 triliun itu dari PIK, yang biayai ini PIK," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya