Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist
Perlu dibentuk tim independen untuk mengakhiri keresahan masyarakat atas isu bahan bakar minyak (BBM) oplosan.
Kegaduhan isu BBM oplosan muncul menyusul kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang ditangani Kejaksaan Agung dan ditaksir merugikan negara mencapai Rp193,7 triliun.
Kasus korupsi yang telah menyeret 7 tersangka, terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, salah satu perusahaan BUMN.
"Menghadapi kasus yang sekarang bergulir ini, saya memandang perlu dibentuknya Tim Investigasi Independen oleh Pertamina," ujar Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kepada wartawan, Kamis 6 Maret 2025.
Dikatakan Eddy, tim itu bisa terdiri dari orang-orang yang kredibel, memiliki integritas, dikenal pasar, berasal dari kalangan akademisi, kampus dan institusi yang kredibel untuk mengungkap isu ini sekaligus menjawab keresahan publik.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN itu, keresahan masyarakat belum terjawab karena di satu pihak aparat penegak hukum menyatakan ada blending illegal atau oplosan, tetapi di pihak Pertamina menyatakan tidak ada blending illegal.
“Supaya tidak ada kebingungan di masyarakat, perlu ada Tim Independen. Hal ini juga akan mempercepat pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang saat ini tengah tergerus” katanya.
Eddy menambahkan, kasus korupsi dalam tata kelola minyak ini, juga bisa menjadi momentum untuk membenahi tata kelola distribusi BBM.
Katanya, pengawasan internal perseroan harus diperkuat. Setiap perseroan memiliki komisaris sebagai wakil pemegang saham dengan tugas mengawasi kinerja perseroan dan direksi.
“Pengawasan ini harus diperkuat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa dan luput dari pengawasan komisaris,” pungkasnya.
