Surat Menkeu Belum Turun, Rapat Soal Efisiensi Anggaran Kementan Ditunda

Komisi IV DPR RI batal menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertanian tentang efisiensi anggaran dan isu strategis lainnya. Sedianya, rapat kerja ini digelar di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025.

Berdasarkan informasi yang diterima RMOL, rapat tersebut ditunda lantaran surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait anggaran Kementan yang dipotong Rp10,28 triliun sebagai dampak dari efisiensi anggaran belum turun.

"Kita tunda (rapat kerja), kita sepakat kita tunda. InsyaAllah satu hari, dua hari, tiga hari, paling lambat minggu depan,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, ditemui di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Kamis, 6 Maret 2025.

Mentan menambahkan, ada beberapa hal dalam anggaran Kementan yang hanya diberi bintang alias belum disetujui dalam kesepakatan bersama Komisi IV beberapa waktu silam.

"Sama saja, kayak yang dulu. Kan kita cuma bintang,” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan penundaan ini perlu persetujuan Kemenkeu untuk melanjutkan soal efisiensi anggaran tersebut.

"Itu kita sepakat tunda dulu, sampai paling lambat minggu depan,” ucap Mentan.

Mentan berharap tidak ada yang berubah dari anggaran Kementan yang diajukan dan disepakati ketika rapat dengan Komisi IV.

“Doakan, doakan tidak ada berubah. Doakan tidak ada perubahan,” tutupnya.

Untuk menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi ini, Kementan telah mengusulkan pemangkasan anggaran di berbagai unit kerja. Berikut rincian efisiensi yang diusulkan:

1. Sekretaris Jenderal: Rp159,01 miliar

2. Inspektorat Jenderal: Rp49,41 miliar

3. Ditjen Tanaman Pangan: Rp889,21 miliar

4. Ditjen Hortikultura: Rp19,89 miliar

5. Ditjen Perkebunan: Rp31,73 miliar

6. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH): Rp98,73 miliar

7. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP): Rp8,75 triliun

8. Badan Standarisasi dan Instrumen Pertanian: Rp119,03 miliar

9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPSDP): Rp166,77 miliar

Amran berharap Komisi IV DPR dapat menyetujui usulan efisiensi anggaran tersebut agar pelaksanaan program dalam mencapai swasembada pangan tetap berjalan meskipun ada keterbatasan dana.