Berita

Barisan Kesatria Nusantara (BKN) bersama Forum Ulama Banten dan Betawi mengunjungi kawasan proyek PIK 2 dan PSN PIK/Ist

Nusantara

BKN Ajak Ulama Tabayun Proses Pembangunan PIK 2 dan PSN

KAMIS, 06 MARET 2025 | 14:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Barisan Kesatria Nusantara (BKN) hadir langsung berdiskusi dengan pengelola proyek PIK 2 dan PSN PIK di Menara Syariah PIK 2, Tangerang, Banten.

Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi’i Mukhlis atau Gus Rofi’i mengatakan, kehadirannya bersama Forum Ulama Banten dan Betawi untuk mengklarifikasi langsung terkait proyek PIK 2 dan PSN PIK yang banyak dipersoalkan publik.

Bersama rombongan, kata Gus Rofi'i, mereka berdiskusi dengan pihak manajemen PIK2 guna memahami lebih jelas tujuan dari proyek tersebut, termasuk isu-isu sensitif seperti dugaan penggusuran tempat ibadah dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.


“Mereka (ulama) penasaran dengan hiruk pikuk yang ada. Akhirnya mereka tabayun dan klarifikasi langsung ke sini agar tidak simpang siur,” Kata Gus Rofi’i dalam keterangan tertulis, Kamis 6 Maret 2025.

Setelah mendengar pemaparan dari pihak pengelola, para ulama mendapatkan penjelasan bahwa tanah PSN tidak diperuntukkan bagi pembangunan perumahan, melainkan untuk proyek hijau yang bertujuan menjaga ekosistem dan menciptakan lapangan kerja baru.

Penjelasan itu, disambut baik Kiai Abdul Rozak. Setelah berkesempatan berkeliling kawasan PIK 2 dan PSN, dia pun langsung menyatakan dukungannya terhadap proyek ini.

Dia berharap konsep pembangunan hijau seperti ini dapat diterapkan di daerah lain, bukan hanya di PIK 2.

“Selama ini banyak berita yang menyesatkan. Tapi hari ini, setelah kami melihat langsung, asumsi kami berubah. Kami mendapatkan pencerahan. Jika ada yang tetap menolak, ya itu biasa. Yang penting kita bicara berdasarkan data dan kebenaran,” katanya.

Ditambahkan Gus Rofi’i, sejatinya pembangunan PSN PIK 2 yang berada di tanah milik Perhutani, sama sekali tidak merugikan masyarakat.

“Proyek ini dirancang untuk menciptakan kawasan hijau yang luas, dari 91 hektar menjadi 514 hektar, yang akan memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat, dan tanah PSN itu tidak akan dibangun perumahan, itu garis besarnya,” pungkasnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya