Berita

Barisan Kesatria Nusantara (BKN) bersama Forum Ulama Banten dan Betawi mengunjungi kawasan proyek PIK 2 dan PSN PIK/Ist

Nusantara

BKN Ajak Ulama Tabayun Proses Pembangunan PIK 2 dan PSN

KAMIS, 06 MARET 2025 | 14:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Barisan Kesatria Nusantara (BKN) hadir langsung berdiskusi dengan pengelola proyek PIK 2 dan PSN PIK di Menara Syariah PIK 2, Tangerang, Banten.

Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi’i Mukhlis atau Gus Rofi’i mengatakan, kehadirannya bersama Forum Ulama Banten dan Betawi untuk mengklarifikasi langsung terkait proyek PIK 2 dan PSN PIK yang banyak dipersoalkan publik.

Bersama rombongan, kata Gus Rofi'i, mereka berdiskusi dengan pihak manajemen PIK2 guna memahami lebih jelas tujuan dari proyek tersebut, termasuk isu-isu sensitif seperti dugaan penggusuran tempat ibadah dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.


“Mereka (ulama) penasaran dengan hiruk pikuk yang ada. Akhirnya mereka tabayun dan klarifikasi langsung ke sini agar tidak simpang siur,” Kata Gus Rofi’i dalam keterangan tertulis, Kamis 6 Maret 2025.

Setelah mendengar pemaparan dari pihak pengelola, para ulama mendapatkan penjelasan bahwa tanah PSN tidak diperuntukkan bagi pembangunan perumahan, melainkan untuk proyek hijau yang bertujuan menjaga ekosistem dan menciptakan lapangan kerja baru.

Penjelasan itu, disambut baik Kiai Abdul Rozak. Setelah berkesempatan berkeliling kawasan PIK 2 dan PSN, dia pun langsung menyatakan dukungannya terhadap proyek ini.

Dia berharap konsep pembangunan hijau seperti ini dapat diterapkan di daerah lain, bukan hanya di PIK 2.

“Selama ini banyak berita yang menyesatkan. Tapi hari ini, setelah kami melihat langsung, asumsi kami berubah. Kami mendapatkan pencerahan. Jika ada yang tetap menolak, ya itu biasa. Yang penting kita bicara berdasarkan data dan kebenaran,” katanya.

Ditambahkan Gus Rofi’i, sejatinya pembangunan PSN PIK 2 yang berada di tanah milik Perhutani, sama sekali tidak merugikan masyarakat.

“Proyek ini dirancang untuk menciptakan kawasan hijau yang luas, dari 91 hektar menjadi 514 hektar, yang akan memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat, dan tanah PSN itu tidak akan dibangun perumahan, itu garis besarnya,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya