Berita

Barisan Kesatria Nusantara (BKN) bersama Forum Ulama Banten dan Betawi mengunjungi kawasan proyek PIK 2 dan PSN PIK/Ist

Nusantara

BKN Ajak Ulama Tabayun Proses Pembangunan PIK 2 dan PSN

KAMIS, 06 MARET 2025 | 14:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Barisan Kesatria Nusantara (BKN) hadir langsung berdiskusi dengan pengelola proyek PIK 2 dan PSN PIK di Menara Syariah PIK 2, Tangerang, Banten.

Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi’i Mukhlis atau Gus Rofi’i mengatakan, kehadirannya bersama Forum Ulama Banten dan Betawi untuk mengklarifikasi langsung terkait proyek PIK 2 dan PSN PIK yang banyak dipersoalkan publik.

Bersama rombongan, kata Gus Rofi'i, mereka berdiskusi dengan pihak manajemen PIK2 guna memahami lebih jelas tujuan dari proyek tersebut, termasuk isu-isu sensitif seperti dugaan penggusuran tempat ibadah dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.


“Mereka (ulama) penasaran dengan hiruk pikuk yang ada. Akhirnya mereka tabayun dan klarifikasi langsung ke sini agar tidak simpang siur,” Kata Gus Rofi’i dalam keterangan tertulis, Kamis 6 Maret 2025.

Setelah mendengar pemaparan dari pihak pengelola, para ulama mendapatkan penjelasan bahwa tanah PSN tidak diperuntukkan bagi pembangunan perumahan, melainkan untuk proyek hijau yang bertujuan menjaga ekosistem dan menciptakan lapangan kerja baru.

Penjelasan itu, disambut baik Kiai Abdul Rozak. Setelah berkesempatan berkeliling kawasan PIK 2 dan PSN, dia pun langsung menyatakan dukungannya terhadap proyek ini.

Dia berharap konsep pembangunan hijau seperti ini dapat diterapkan di daerah lain, bukan hanya di PIK 2.

“Selama ini banyak berita yang menyesatkan. Tapi hari ini, setelah kami melihat langsung, asumsi kami berubah. Kami mendapatkan pencerahan. Jika ada yang tetap menolak, ya itu biasa. Yang penting kita bicara berdasarkan data dan kebenaran,” katanya.

Ditambahkan Gus Rofi’i, sejatinya pembangunan PSN PIK 2 yang berada di tanah milik Perhutani, sama sekali tidak merugikan masyarakat.

“Proyek ini dirancang untuk menciptakan kawasan hijau yang luas, dari 91 hektar menjadi 514 hektar, yang akan memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat, dan tanah PSN itu tidak akan dibangun perumahan, itu garis besarnya,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya