Berita

Barisan Kesatria Nusantara (BKN) bersama Forum Ulama Banten dan Betawi mengunjungi kawasan proyek PIK 2 dan PSN PIK/Ist

Nusantara

BKN Ajak Ulama Tabayun Proses Pembangunan PIK 2 dan PSN

KAMIS, 06 MARET 2025 | 14:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Barisan Kesatria Nusantara (BKN) hadir langsung berdiskusi dengan pengelola proyek PIK 2 dan PSN PIK di Menara Syariah PIK 2, Tangerang, Banten.

Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi’i Mukhlis atau Gus Rofi’i mengatakan, kehadirannya bersama Forum Ulama Banten dan Betawi untuk mengklarifikasi langsung terkait proyek PIK 2 dan PSN PIK yang banyak dipersoalkan publik.

Bersama rombongan, kata Gus Rofi'i, mereka berdiskusi dengan pihak manajemen PIK2 guna memahami lebih jelas tujuan dari proyek tersebut, termasuk isu-isu sensitif seperti dugaan penggusuran tempat ibadah dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.


“Mereka (ulama) penasaran dengan hiruk pikuk yang ada. Akhirnya mereka tabayun dan klarifikasi langsung ke sini agar tidak simpang siur,” Kata Gus Rofi’i dalam keterangan tertulis, Kamis 6 Maret 2025.

Setelah mendengar pemaparan dari pihak pengelola, para ulama mendapatkan penjelasan bahwa tanah PSN tidak diperuntukkan bagi pembangunan perumahan, melainkan untuk proyek hijau yang bertujuan menjaga ekosistem dan menciptakan lapangan kerja baru.

Penjelasan itu, disambut baik Kiai Abdul Rozak. Setelah berkesempatan berkeliling kawasan PIK 2 dan PSN, dia pun langsung menyatakan dukungannya terhadap proyek ini.

Dia berharap konsep pembangunan hijau seperti ini dapat diterapkan di daerah lain, bukan hanya di PIK 2.

“Selama ini banyak berita yang menyesatkan. Tapi hari ini, setelah kami melihat langsung, asumsi kami berubah. Kami mendapatkan pencerahan. Jika ada yang tetap menolak, ya itu biasa. Yang penting kita bicara berdasarkan data dan kebenaran,” katanya.

Ditambahkan Gus Rofi’i, sejatinya pembangunan PSN PIK 2 yang berada di tanah milik Perhutani, sama sekali tidak merugikan masyarakat.

“Proyek ini dirancang untuk menciptakan kawasan hijau yang luas, dari 91 hektar menjadi 514 hektar, yang akan memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat, dan tanah PSN itu tidak akan dibangun perumahan, itu garis besarnya,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya