Berita

Layanan pos AS/Net

Dunia

Elon Musk Ingin Layanan Pos AS dan Kereta Amtrak Dialihkan ke Swasta

KAMIS, 06 MARET 2025 | 14:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Miliarder Elon Musk mengatakan bahwa kantor Pos AS dan kereta penumpang Amtrak harus diprivatisasi.

Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan perusahaan negara kepada pihak swasta. 

"Menurut saya, secara logis kita harus memprivatisasi apa pun yang dapat diprivatisasi secara wajar," kata Elon Musk - yang menjadi penasihat Presiden Donald Trump terkait rencana untuk mengecilkan anggaran pemerintah AS secara drastis.


Ia mengatakannya dalam sebuah konferensi Morgan Stanley, Rabu 5 Maret 2025 waktu setempat. 

Namun begitu, Elon Musk menyadari bahwa langkah tersebut memerlukan persetujuan kongres. 

Belum ada komentar dari Amtrak, perusahaan milik pemerintah yang didirikan pada tahun 1970. 

Trump pernah  mengatakan bahwa ia mempertimbangkan untuk menggabungkan Layanan Pos dengan Departemen Perdagangan AS. Usulan itu mendapat pertentangan dari Demokrat yang mengatakan bahwa itu akan melanggar hukum federal.

Dikutip dari Reuters, Kamis 6 Maret 2025, layanan Pos telah merugi lebih dari 100 miliar Dolar AS sejak 2007, termasuk 9,5 miliar Dolar AS dalam 12 bulan yang berakhir pada 30 September. 

Laba kuartal keempat tercatat sebesar 144 juta Dolar AS. Seiring maraknya email, lembaga tersebut telah dirugikan oleh penurunan 80 persen dalam volume surat kelas satu sejak 1997. Volume sekarang berada pada level terendah sejak 1968.

Amtrak mengatakan pada bulan Desember jumlah penumpang melampaui level pra-Covid 2019 untuk pertama kalinya pada tahun 2024 dan mencapai rekor tertinggi.

Jumlah penumpang Amtrak meningkat 15 persen selama 2023 hingga mencapai rekor 32,8 juta perjalanan pelanggan. 

Pada Maret, Amtrak mengatakan bahwa mereka sedang meningkatkan layanan penumpang di Pantai Timur karena bertujuan untuk menggandakan jumlah penumpang secara nasional pada tahun 2040 menjadi 66 juta penumpang.

Kongres menyetujui 66 miliar Dolar AS untuk proyek kereta api sebagai bagian dari rancangan undang-undang infrastruktur besar-besaran pada tahun 2021, dengan 22 miliar Dolar AS didedikasikan untuk Amtrak selama lima tahun di samping pendanaan reguler.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya