Berita

Layanan pos AS/Net

Dunia

Elon Musk Ingin Layanan Pos AS dan Kereta Amtrak Dialihkan ke Swasta

KAMIS, 06 MARET 2025 | 14:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Miliarder Elon Musk mengatakan bahwa kantor Pos AS dan kereta penumpang Amtrak harus diprivatisasi.

Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan perusahaan negara kepada pihak swasta. 

"Menurut saya, secara logis kita harus memprivatisasi apa pun yang dapat diprivatisasi secara wajar," kata Elon Musk - yang menjadi penasihat Presiden Donald Trump terkait rencana untuk mengecilkan anggaran pemerintah AS secara drastis.


Ia mengatakannya dalam sebuah konferensi Morgan Stanley, Rabu 5 Maret 2025 waktu setempat. 

Namun begitu, Elon Musk menyadari bahwa langkah tersebut memerlukan persetujuan kongres. 

Belum ada komentar dari Amtrak, perusahaan milik pemerintah yang didirikan pada tahun 1970. 

Trump pernah  mengatakan bahwa ia mempertimbangkan untuk menggabungkan Layanan Pos dengan Departemen Perdagangan AS. Usulan itu mendapat pertentangan dari Demokrat yang mengatakan bahwa itu akan melanggar hukum federal.

Dikutip dari Reuters, Kamis 6 Maret 2025, layanan Pos telah merugi lebih dari 100 miliar Dolar AS sejak 2007, termasuk 9,5 miliar Dolar AS dalam 12 bulan yang berakhir pada 30 September. 

Laba kuartal keempat tercatat sebesar 144 juta Dolar AS. Seiring maraknya email, lembaga tersebut telah dirugikan oleh penurunan 80 persen dalam volume surat kelas satu sejak 1997. Volume sekarang berada pada level terendah sejak 1968.

Amtrak mengatakan pada bulan Desember jumlah penumpang melampaui level pra-Covid 2019 untuk pertama kalinya pada tahun 2024 dan mencapai rekor tertinggi.

Jumlah penumpang Amtrak meningkat 15 persen selama 2023 hingga mencapai rekor 32,8 juta perjalanan pelanggan. 

Pada Maret, Amtrak mengatakan bahwa mereka sedang meningkatkan layanan penumpang di Pantai Timur karena bertujuan untuk menggandakan jumlah penumpang secara nasional pada tahun 2040 menjadi 66 juta penumpang.

Kongres menyetujui 66 miliar Dolar AS untuk proyek kereta api sebagai bagian dari rancangan undang-undang infrastruktur besar-besaran pada tahun 2021, dengan 22 miliar Dolar AS didedikasikan untuk Amtrak selama lima tahun di samping pendanaan reguler.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya