Komisi II DPR meminta pemerintah yang diwakili Kementerian PAN-RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan PPPK di bulan Maret tahun 2026.
Hal itu ditegaskan dalam poin kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Maret 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengatakan, langkah tersebut diperlukan dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024.
Selain itu, Bahtra Banong menegaskan bahwa Komisi II meminta Kementerian PAN-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 yang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa.
Legislator Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah.
Sehingga, sambungnya, Komisi II DPR meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya.
"Ada 5 poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non ASN ini segera selesai," ujar Bahtra.
Dengan kesepakatan yang tertuang dalam kesimpulan tersebut diharapkan, kata dia, penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 akan diselesaikan secara sistematis.
"Hal ini demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan baik di kementerian, lembaga maupun yang ada di daerah," pungkasnya.
