Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Diskon Listrik Sebabkan Deflasi, Kemenkeu: Upaya Jaga Daya Beli Masyarakat

RABU, 05 MARET 2025 | 14:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Diskon tarif listrik 50 persen menjadi faktor utama yang mendorong deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (yoy) pada Februari 2025. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.

“Diskon tarif listrik yang diberikan akan mengakibatkan angka inflasi yang rendah dalam beberapa bulan ke depan. Program ini merupakan bagian dari serangkaian paket kebijakan stimulus ekonomi yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Febrio dalam keterangan resmi, dikutip Rabu 5 Maret 2025.


Dampak dari kebijakan ini terlihat pada tren deflasi komponen harga yang diatur pemerintah (administered price), yang pada Februari 2025 mencatat deflasi 9,02 persen yoy. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, sebelumnya mengatakan bahwa diskon tarif listrik untuk pelanggan PLN dengan daya 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah memberikan andil besar terhadap deflasi bulanan, yakni sebesar 0,67 persen, serta deflasi tahunan sebesar 2,16 persen.

BPS mencatat bahwa tarif listrik termasuk dalam kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok pengeluaran itu mengalami deflasi secara tahunan sebesar 12,08 persen yoy, dengan penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 102,20 pada Februari 2024 menjadi 89,85 pada Februari 2025.

Dari empat subkelompok komoditas dalam kelompok pengeluaran tersebut, hanya subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi secara tahunan, yakni sebesar 32,97 persen yoy.

“Pelanggan PLN pas membayar mulai merasakan diskon tarif listrik untuk pelanggan 2.200 VA ke bawah, yang tentunya dirasakan pada tagihan bulan Februari 2025 untuk pembayaran pemakaian Januari 2025,” kata Amalia.

Di sisi lain, inflasi masih tercatat pada tarif air minum PAM dan rokok. Untuk komponen inflasi inti, tren penguatan masih berlanjut mencapai 2,48 persen yoy yang didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan rekreasi. Menurut Febrio, perkembangan inflasi inti menjadi sinyal daya beli yang terjaga. 

Sementara, pada komponen inflasi pangan bergejolak mulai melandai yang dipengaruhi oleh harga pangan yang terus terkendali, mencapai 0,56 persen yoy. Inflasi pangan diperkirakan terus stabil seiring mulai masuknya panen raya padi dan peningkatan produksi hortikultura.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya