Berita

Banjir meredam sejumlah wilayah Jabodetabek/Ist

Politik

Presiden Prabowo Harus Pimpin Langsung Penanganan Banjir Jabodetabek

RABU, 05 MARET 2025 | 13:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek yang terjadi dalam tiga hari terakhir harus direspons serius oleh pemerintah pusat. Pasalnya, peristiwa ini selalu berulang setiap tahunnya tanpa penyelesaian yang holistik. 

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mendesak pemerintah pusat untuk melakukan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek secara komprehensif.

“Kami meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuat legacy penanganan banjir di wilayah Jabodetabek dengan pimpin  kebijakan yang holistik dan komprehensif dari hulu hingga hilir,” katanya, seperti dikutip redaksi, Rabu 5 Maret 2025.


Menurut politisi PKB ini, penanganan banjir di wilayah Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara sektoral yang basisnya wilayah dengan dasar kebijakan  kepala daerah. 

“Apalagi dalam Pasal 53 ayat (4) huruf d UU No 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disebutkan kawasan Alogmerasi yang terdiri dari Jabodetabekjur di antaranya dimaksudkan untuk akselerasi penanggulangan banjir,” tambah Khozin 

Meski UU tersebut belum efektif berjalan lantaran belum diterbitkan Kepres Pemindahan Ibukota,  anggota DPR dari Dapil Jatim itu menyebutkan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan tidak hanya terbatas pada urusan banjir saja.  

“Penanganan banjir harus dari hulu. Seperti soal  alih fungsi lahan yang salah satunya menjadi pemicu banjir bandang di Bogor,” ujarnya.

Dia pun mengusulkan DPR untuk menggelar rapat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelbagai komisi untuk memastikan kebijakan penanganan banjir di Jabodetabek tidak parsial. 

“Saya mengusulkan melalui pimpinan Komisi II  untuk menggelar rapat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah aglomerasi untuk penuntasan banjir dari hulu hingga hilir,” tegas Khozin.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya