Berita

Pemungutan Suara Ulang (PSU)/Net

Politik

Menyedihkan, Duit Rp1 Triliun untuk PSU Pilkada

RABU, 05 MARET 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 mengundang keprihatinan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Mohammad Toha.

Karena dampak putusan MK tersebut membuat anggaran negara terkuras hingga Rp1 triliun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah. 

Rinciannya, 14 daerah menggelar pemungutan suara ulang total dan 10 pemungutan suara ulang sebagian.


"Saya sangat sedih karena negara harus menggelontorkan lagi dana sekitar Rp1 triliun untuk menebus kegagalan penyelenggaraan pemilu di 24 daerah tersebut,” kata Toha dalam keterangannya, Rabu 5 Februari 2025. 

Terlepas dari itu, Toha mendukung putusan MK. Dia menilai putusan itu merupakan putusan yang berani dan tepat. 

“Saya percaya  dengan model persidangan  yang terbuka untuk publik, putusan akhir MK terkait PHPU Pilkada 2024 tidak sembarangan, terlebih sorotan publik akhir-akhir ini sangat kuat," kata Toha.

Toha mengakui, MK telah menjadi lembaga tinggi negara yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu, termasuk PHPU Pilkada 2024 dengan mempraktikkan prinsip audi et alteram partem.  

Dalam gelaran sidang PHPU Pilkada, mulai saat pendaftaran sampai sidang akhir putusan, semua pihak bebas mengadu (fair), persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, live tv, dan dapat diakses berbagai kanal (transparan), serta terbukti putusannya tidak pandang bulu (equality before the law).

"Respons bijak atas putusan MK, seharusnya tidak dilihat kepada siapa sanksi itu dijatuhkan, tapi perkara aduan, bukti-bukti persidangan, dan kesaksian saksi atau saksi ahli," kata politikus PKB ini.  

Toha juga mengingatkan, putusan MK itu final dan mengikat (final and binding). Dia menghargai segelintir pendapat yang menyoal dasar putusan MK, misal pada perkara keabsahan persyaratan pencalonan.

“Putusan ini harus menjadi pelajaran terbaik untuk kinerja penyelenggara pemilu agar lebih profesional,” pungkas Toha.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya