Berita

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Ist

Hukum

Ahok Tantang Sidang Terbuka soal Pertamax Oplosan

MINGGU, 02 MARET 2025 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku siap untuk diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan pencampuran Ron 90 atau bahkan Ron 88 dengan Ron 92 dalam produk Pertamax. 

Di sisi lain, terjadi perdebatan yang menyebut Pertamina mencampur produk bahan bakar seperti Pertamax dengan zat aditif. 

Dalam rapat dengan DPR, diakui bahwa zat aditif yang digunakan berasal dari Afton, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat. 


Ahok mengaku tidak mengetahui detail teknis mengenai proses oplosan yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa masalah utama terletak pada sistem pengadaan yang tidak transparan. 

"Kalau soal itu pemasoknya mencampur, itu permainan bajingan. Kenapa lu terima?" tegas Ahok lewat kanal YouTube, Minggu 2 Maret 2025.

Ahok menekankan bahwa Pertamina seharusnya memiliki insinyur-insinyur yang mampu menguji kualitas minyak sebelum diterima. 

"Harusnya kalau Pertamina beli minyak, kan kalian punya insinyur-insinyur, ya dites dong. Masa minyak masuk kapal, komisaris utama yang harus cek ke Tanjung Priok? Kalau begitu, semua dipecat saja," katanya.

Ahok pun menantang agar sidang dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Pertamina. 

Dia juga mengaku memiliki rekaman rapat selama menjabat di Pertamina dan siap membukanya dalam persidangan. 

"Saya cuma minta Pak Jaksa sidang terbuka di republik ini. Saya siap dipanggil Kejagung, saya senang membantu. Saya ingin semua rekaman rapat saya diputar, biar seluruh rakyat Indonesia mendengar apa yang terjadi di Pertamina," ungkapnya.

Ahok menegaskan bahwa transparansi adalah kunci dalam mengungkap kasus ini. Dengan adanya sidang terbuka, publik bisa menilai sendiri siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan pencampuran bahan bakar yang merugikan masyarakat.



Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya