Berita

Starlink Elon Musk/Net

Dunia

Vietnam Bergegas Beri Lisensi Starlink untuk Hindari Tarif Trump

MINGGU, 02 MARET 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Vietnam bergerak cepat untuk memberikan lisensi kepada layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk dalam upaya menghindari ancaman tarif perdagangan dari Amerika Serikat. 

Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, pada Sabtu, 1 Maret 2025 menginstruksikan pihak berwenang agar segera menerbitkan izin operasional Starlink di bawah skema percontohan.

Langkah ini diambil menyusul ancaman tarif balasan yang dilontarkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump terkait surplus perdagangan Vietnam dengan Amerika Serikat. 


Mengutip Reuters, tahun lalu, Vietnam mencatat rekor surplus perdagangan dengan Washington, yang membuat negara Asia Tenggara ini menjadi sorotan dalam kebijakan dagang AS.

“PM telah mengarahkan Kementerian Sains dan Teknologi untuk segera menerbitkan lisensi untuk (layanan) internet Starlink sebagai uji coba,” demikian pernyataan resmi pemerintah Vietnam di situs webnya, yang melaporkan hasil diskusi Chinh dengan para pebisnis AS di Hanoi.

Februari lalu, parlemen Vietnam telah menyetujui skema sementara yang memungkinkan perusahaan internet satelit beroperasi di Vietnam dengan syarat mempertahankan kendali penuh atas anak perusahaan lokal mereka. 

Ketentuan ini menjadi salah satu syarat utama yang diajukan oleh Elon Musk agar Starlink bisa beroperasi di negara tersebut.

Selain membahas lisensi Starlink, Chinh juga menyampaikan upaya Vietnam dalam menyeimbangkan kembali surplus perdagangannya dengan AS. 

Ia menekankan potensi peningkatan impor barang dari Amerika Serikat, termasuk pesawat, senjata, gas alam cair, produk pertanian, dan farmasi.

Dengan langkah ini, Vietnam berharap dapat menjaga hubungan dagang yang stabil dengan AS serta mempercepat digitalisasi di negara tersebut melalui layanan internet berbasis satelit yang ditawarkan Starlink.

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya