Berita

Ilustrasi bawang putih/Ist

Bisnis

Prabowo Harus Turun Tangan Berantas Mafia Impor Bawang Putih

MINGGU, 02 MARET 2025 | 10:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Prabowo Subianto diminta menindak tegas anak buahnya yang bermain-main di Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor bawang putih.

Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi berharap Prabowo turun langsung lantaran mafia impor bawang putih ini sudah lama terjadi.

"Harus turun tangan. Kalau enggak, kerugian negara semakin meningkat," kata Uchok kepada RMOL, Minggu 2 Maret 2025.


Uchok melihat bahwa mafia impor bawang putih ini sudah lama terjadi dan dilakukan oleh kementerian teknis. 

"Pokoknya yang namanya mafia impor bawang putih, dan semuanya soal pangan itu harus dibasmi," tutup Uchok.

Kasus dugaan mafia impor bawang putih kembali mencuat ke permukaan.

Kuota impor bawang putih yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, ternyata dijadikan alat jual beli dengan harga yang sangat tinggi.

Mafia impor bawang putih ini melibatkan sejumlah oknum yang memiliki akses untuk mengendalikan kuota impor. Dengan memanipulasi alokasi kuota impor, mereka menjadikan kuota tersebut sebagai komoditas yang diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi.

Harga bawang putih belakangan ini memang menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan pantauan harga di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Jumat 28 Februari 2025, harga bawang putih ukuran sedang mencapai Rp46.200 per kilogram.

Harga itu naik dibanding pantauan pada Jumat 14 Februari 2025 yang berkisar Rp44.850 per kg. Di sisi lain, Pemerintah memastikan telah menerbitkan persetujuan impor (PI) bawang putih sebanyak 300 ribu ton.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya