Komisi VII DPR Minta Pemerintah Proaktif Bantu Karyawan PT Sritex

Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi penutupan PT Sritex. Pasalnya, penutupan PT Sritex akan menyebabkan PHK massal di perusahaan tersebut. 

“Ini tentu akan sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Ujung-ujungnya, karyawan lagi yang jadi korban. Padahal, mereka ini bekerja secara profesional. Patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan. Baik oleh pemerintah, maupun perusahaan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan resmi, Jumat 28 Februari 2025. 

Saleh berharap agar pemerintah dapat mencari jalan terbaik bagi karyawan dan pekerja PT Sritex. 

Pada saat pembahasan hasil kunjungan dan inspeksi Komisi VII DPR RI ke PT Sritex dengan Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki skema penanganan perusahaan itu. Dia memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada. 

"Ya, sekarang kita perlukan Menteri Perindustrian turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan. Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK pasti memiliki jalan dan solusi,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN ini. 

Menurut Saleh, di tengah situasi perekonomian saat ini, tidak mudah mencari pekerjaan yang pas dan sesuai. Apalagi untuk 8.000 orang lebih eks karyawan PT Sritex. 

“Saya yakin, mereka tidak punya tempat mengadu. Karena itu, pemerintah harus proaktif untuk membantu,” tuturnya.

"Mereka masyarakat kelas menengah. Tidak berpikiran ke langit. Sehari-hari hanya fokus menghidupi keluarga. Dan yang pasti, mereka juga sangat cinta Indonesia,” demikian Saleh.