Berita

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua/Ist

Nusantara

Banyak Pengembang Belum Serahkan Aset Fasos-Fasum

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 05:18 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Banyak pengembang belum menunaikan kewajibannya menyerahkan aset Fasilitas Sosial-Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset sangat penting. Tujuannya, mengatasi permasalahan pengelolaan aset daerah yang selama ini kerap disalahgunakan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menyelamatkan aset-aset yang belum dikelola dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta.


“Pembentukan Pansus ini sangat diperlukan karena adanya permasalahan yang menimbulkan penyelewengan. Ini penting untuk meningkatkan retribusi daerah dan penyelamatan aset-aset daerah,” kata Inggard dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Jumat 28 Februari 2025.

Salah satu permasalahan yang disoroti adalah aset properti yang telah selesai dibangun oleh pengembang. Namun hingga kini belum diserahkan kepada pemerintah daerah. Bahkan sudah berlangsung hingga puluhan tahun.

“Banyak pengembang yang sudah selesai bahkan menggelapkan aset-aset yang harus diserahkan. Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah, aset yang belum dikelola Pemda,” kata Inggard.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, Pansus Aset nantinya akan dipimpin oleh Inspektorat. Pelaksanaannya di tingkat walikota yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk menagih kewajiban para pengembang tersebut.

“Penegakan peraturan itu perlu menjadi perhatian kita bersama dan harus diseriusi agar aset-aset itu diserahkan ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD),” kata Inggard.

Dengan pembentukan Pansus Aset, diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat signifikan, mendekati target Rp100 triliun.

Hal itu sejalan dengan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global yang membutuhkan dukungan anggaran besar, salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya