Berita

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua/Ist

Nusantara

Banyak Pengembang Belum Serahkan Aset Fasos-Fasum

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 05:18 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Banyak pengembang belum menunaikan kewajibannya menyerahkan aset Fasilitas Sosial-Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset sangat penting. Tujuannya, mengatasi permasalahan pengelolaan aset daerah yang selama ini kerap disalahgunakan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menyelamatkan aset-aset yang belum dikelola dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta.


“Pembentukan Pansus ini sangat diperlukan karena adanya permasalahan yang menimbulkan penyelewengan. Ini penting untuk meningkatkan retribusi daerah dan penyelamatan aset-aset daerah,” kata Inggard dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Jumat 28 Februari 2025.

Salah satu permasalahan yang disoroti adalah aset properti yang telah selesai dibangun oleh pengembang. Namun hingga kini belum diserahkan kepada pemerintah daerah. Bahkan sudah berlangsung hingga puluhan tahun.

“Banyak pengembang yang sudah selesai bahkan menggelapkan aset-aset yang harus diserahkan. Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah, aset yang belum dikelola Pemda,” kata Inggard.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, Pansus Aset nantinya akan dipimpin oleh Inspektorat. Pelaksanaannya di tingkat walikota yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk menagih kewajiban para pengembang tersebut.

“Penegakan peraturan itu perlu menjadi perhatian kita bersama dan harus diseriusi agar aset-aset itu diserahkan ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD),” kata Inggard.

Dengan pembentukan Pansus Aset, diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat signifikan, mendekati target Rp100 triliun.

Hal itu sejalan dengan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global yang membutuhkan dukungan anggaran besar, salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah.



Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya