Berita

Ilustrasi lahan negara/Ist

Nusantara

Gus Rofi Muhlis:

Berdosa Biarkan Pantai Utara Tangerang Tak Bermanfaat untuk Rakyat

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 01:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Berdosa apabila tanah negara didiamkan sehingga tidak bermanfaat, dan akhirnya habis termakan abrasi.  

Demikian dikatakan tokoh masyarakat Banten, Gus Rofi Muhlis menanggapi perdebatan tindak lanjut program Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan pantai utara Tangerang. 

Ia mengatakan, tanah di pantai utara Tangerang yang masuk program PSN adalah tanah negara tidak terkelola dengan baik.


Menurutnya, lebih baik tanah negara di kawasan pantai utara Tangerang dimanfaatkan untuk mendorong kemaslahatan masyarakat.

"Jadi bedakan antara tanah negara yang dikelola Perhutani dengan tanah milik swasta. Itu dua hal yang beda. Yang masuk PSN adalah tanah negara tersebut,” kata Gus Rofi kepada wartawan, Kamis 27 Februari 2025.

Dengan kondisi itu, pemerintah Joko Widodo alias Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres untuk menjadikannya bagian proyek PSN. 

“Prosesnya dimulai dari kajian dari bawah, sampai ke gubernur, lalu sampai kementerian, dan melibatkan sejumlah kementerian, sampai akhirnya keluar Perpres. Jadi ini ada prosesnya, bukan ujug-ujug (tiba-tiba) ada PSN,” tegasnya 

Diharapkan dengan tanah negara di kawasan pantai utara Tangerang dijadikan PSN, akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, di kawasan ini dilarang dibangun perumahan, tapi hanya untuk  wisata hijau, mangrove.

“Kawasan ini mangrove hanya tinggal 90 hektare, tapi diamanatkan dijadikan 500 hektare. Ini baik apa buruk?” katanya.

Belum lagi jika nanti di kawasan ini dibangun menjadi tempat wisata. Dengan demikian, kata Gus Rofi, tidak ada alasan untuk menghentikan PSN ini. 

"Kalau dihentikan mau dibuat apa?” sambungnya.

PSN di kawasan ini akan memunculkan efek kebutuhan tenaga kerja, pertumbuhan ekonom, peluang masyarakat untuk membuka usaha, dan sebagainya. Termasuk manfaat adanya pemasukan pajak bagi negara.

Gus Rofi juga menyinggung banyaknya pihak yang tidak paham dan hanya termakan isu terkait dengan PSN.  Seharusnya, kata dia,  mereka lebih dulu klarifikasi terhadap persoalan PSN.  

“Mudharat itu kalau kemudian di sana pekerjanya diambil dari orang luar. Lah ini kan nanti pekerjanya juga berasal dari sekitaran lokasi PSN,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya