Berita

Ilustrasi lahan negara/Ist

Nusantara

Gus Rofi Muhlis:

Berdosa Biarkan Pantai Utara Tangerang Tak Bermanfaat untuk Rakyat

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 01:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Berdosa apabila tanah negara didiamkan sehingga tidak bermanfaat, dan akhirnya habis termakan abrasi.  

Demikian dikatakan tokoh masyarakat Banten, Gus Rofi Muhlis menanggapi perdebatan tindak lanjut program Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan pantai utara Tangerang. 

Ia mengatakan, tanah di pantai utara Tangerang yang masuk program PSN adalah tanah negara tidak terkelola dengan baik.


Menurutnya, lebih baik tanah negara di kawasan pantai utara Tangerang dimanfaatkan untuk mendorong kemaslahatan masyarakat.

"Jadi bedakan antara tanah negara yang dikelola Perhutani dengan tanah milik swasta. Itu dua hal yang beda. Yang masuk PSN adalah tanah negara tersebut,” kata Gus Rofi kepada wartawan, Kamis 27 Februari 2025.

Dengan kondisi itu, pemerintah Joko Widodo alias Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres untuk menjadikannya bagian proyek PSN. 

“Prosesnya dimulai dari kajian dari bawah, sampai ke gubernur, lalu sampai kementerian, dan melibatkan sejumlah kementerian, sampai akhirnya keluar Perpres. Jadi ini ada prosesnya, bukan ujug-ujug (tiba-tiba) ada PSN,” tegasnya 

Diharapkan dengan tanah negara di kawasan pantai utara Tangerang dijadikan PSN, akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, di kawasan ini dilarang dibangun perumahan, tapi hanya untuk  wisata hijau, mangrove.

“Kawasan ini mangrove hanya tinggal 90 hektare, tapi diamanatkan dijadikan 500 hektare. Ini baik apa buruk?” katanya.

Belum lagi jika nanti di kawasan ini dibangun menjadi tempat wisata. Dengan demikian, kata Gus Rofi, tidak ada alasan untuk menghentikan PSN ini. 

"Kalau dihentikan mau dibuat apa?” sambungnya.

PSN di kawasan ini akan memunculkan efek kebutuhan tenaga kerja, pertumbuhan ekonom, peluang masyarakat untuk membuka usaha, dan sebagainya. Termasuk manfaat adanya pemasukan pajak bagi negara.

Gus Rofi juga menyinggung banyaknya pihak yang tidak paham dan hanya termakan isu terkait dengan PSN.  Seharusnya, kata dia,  mereka lebih dulu klarifikasi terhadap persoalan PSN.  

“Mudharat itu kalau kemudian di sana pekerjanya diambil dari orang luar. Lah ini kan nanti pekerjanya juga berasal dari sekitaran lokasi PSN,” pungkasnya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya