Berita

Ilustrasi lahan negara/Ist

Nusantara

Gus Rofi Muhlis:

Berdosa Biarkan Pantai Utara Tangerang Tak Bermanfaat untuk Rakyat

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 01:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Berdosa apabila tanah negara didiamkan sehingga tidak bermanfaat, dan akhirnya habis termakan abrasi.  

Demikian dikatakan tokoh masyarakat Banten, Gus Rofi Muhlis menanggapi perdebatan tindak lanjut program Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan pantai utara Tangerang. 

Ia mengatakan, tanah di pantai utara Tangerang yang masuk program PSN adalah tanah negara tidak terkelola dengan baik.


Menurutnya, lebih baik tanah negara di kawasan pantai utara Tangerang dimanfaatkan untuk mendorong kemaslahatan masyarakat.

"Jadi bedakan antara tanah negara yang dikelola Perhutani dengan tanah milik swasta. Itu dua hal yang beda. Yang masuk PSN adalah tanah negara tersebut,” kata Gus Rofi kepada wartawan, Kamis 27 Februari 2025.

Dengan kondisi itu, pemerintah Joko Widodo alias Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres untuk menjadikannya bagian proyek PSN. 

“Prosesnya dimulai dari kajian dari bawah, sampai ke gubernur, lalu sampai kementerian, dan melibatkan sejumlah kementerian, sampai akhirnya keluar Perpres. Jadi ini ada prosesnya, bukan ujug-ujug (tiba-tiba) ada PSN,” tegasnya 

Diharapkan dengan tanah negara di kawasan pantai utara Tangerang dijadikan PSN, akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, di kawasan ini dilarang dibangun perumahan, tapi hanya untuk  wisata hijau, mangrove.

“Kawasan ini mangrove hanya tinggal 90 hektare, tapi diamanatkan dijadikan 500 hektare. Ini baik apa buruk?” katanya.

Belum lagi jika nanti di kawasan ini dibangun menjadi tempat wisata. Dengan demikian, kata Gus Rofi, tidak ada alasan untuk menghentikan PSN ini. 

"Kalau dihentikan mau dibuat apa?” sambungnya.

PSN di kawasan ini akan memunculkan efek kebutuhan tenaga kerja, pertumbuhan ekonom, peluang masyarakat untuk membuka usaha, dan sebagainya. Termasuk manfaat adanya pemasukan pajak bagi negara.

Gus Rofi juga menyinggung banyaknya pihak yang tidak paham dan hanya termakan isu terkait dengan PSN.  Seharusnya, kata dia,  mereka lebih dulu klarifikasi terhadap persoalan PSN.  

“Mudharat itu kalau kemudian di sana pekerjanya diambil dari orang luar. Lah ini kan nanti pekerjanya juga berasal dari sekitaran lokasi PSN,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya