Berita

Rapat kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI/RMOL

Politik

Pimpinan DPR Sebut Cara KKP Tangani Kasus Pagar Laut Menghina Akal Sehat

KAMIS, 27 FEBRUARI 2025 | 21:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penanganan kasus pagar laut yang ditangani KKKP dianggap telah menghina akal sehat.

Anggapan itu datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menanggapi penanganan kasus pagar laut yang ditangani KKP ketika rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.

Ia menegaskan telah menyoroti bagaimana perkembangan penanganan kasus pagar laut dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digelar hari ini, Kamis, 27 Februari 2025.


"Sejak awal kemunculannya, keberadaan pagar laut sudah menghina akal sehat publik. Bagaimana bisa KKP tidak mendeteksi pembuatan pagar laut sementara ikan dan kapal bisa terpantau dengan jelas," kata Alex Indra Lukman dalam rapat.

Ia menerangkan ada 196 kasus yang sudah diungkap oleh KKP sebelumnya. Kemudian, dari ratusan kasus tersebut, pelakunya selalu perusahaan dan KKP bisa menyebutkan secara rinci siapa saja pelakunya.

"Tapi, dalam pengungkapan kasus pagar laut ini hanya disebut inisial. Tentu hal ini menghina akal sehat," katanya.

Pihaknya meminta agar masyarakat tidak fokus terhadap permasalahan pagar laut semata. Namun, meminta pemerintah untuk mengungkap siapa dalang di balik pagar laut tersebut.

"Kita tidak bisa terus-menerus terpaku pada masalah ini. Saatnya bergerak maju. Kepada para menteri, wakil menteri dan seluruh pejabat yang berwenang, ingatlah sumpah dan janji jabatan yang pernah kita ucapkan. Jalankan amanah dengan sungguh-sungguh," tegasnya.

"Ungkap siapa 'dalang' atau yang saya sebut 'Production House' dibalik pembuatan pagar laut ini. Jangan sampai publik kehilangan rasa percaya dan marah," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya