Berita

Rapat kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI/RMOL

Politik

Pimpinan DPR Sebut Cara KKP Tangani Kasus Pagar Laut Menghina Akal Sehat

KAMIS, 27 FEBRUARI 2025 | 21:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penanganan kasus pagar laut yang ditangani KKKP dianggap telah menghina akal sehat.

Anggapan itu datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menanggapi penanganan kasus pagar laut yang ditangani KKP ketika rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.

Ia menegaskan telah menyoroti bagaimana perkembangan penanganan kasus pagar laut dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digelar hari ini, Kamis, 27 Februari 2025.


"Sejak awal kemunculannya, keberadaan pagar laut sudah menghina akal sehat publik. Bagaimana bisa KKP tidak mendeteksi pembuatan pagar laut sementara ikan dan kapal bisa terpantau dengan jelas," kata Alex Indra Lukman dalam rapat.

Ia menerangkan ada 196 kasus yang sudah diungkap oleh KKP sebelumnya. Kemudian, dari ratusan kasus tersebut, pelakunya selalu perusahaan dan KKP bisa menyebutkan secara rinci siapa saja pelakunya.

"Tapi, dalam pengungkapan kasus pagar laut ini hanya disebut inisial. Tentu hal ini menghina akal sehat," katanya.

Pihaknya meminta agar masyarakat tidak fokus terhadap permasalahan pagar laut semata. Namun, meminta pemerintah untuk mengungkap siapa dalang di balik pagar laut tersebut.

"Kita tidak bisa terus-menerus terpaku pada masalah ini. Saatnya bergerak maju. Kepada para menteri, wakil menteri dan seluruh pejabat yang berwenang, ingatlah sumpah dan janji jabatan yang pernah kita ucapkan. Jalankan amanah dengan sungguh-sungguh," tegasnya.

"Ungkap siapa 'dalang' atau yang saya sebut 'Production House' dibalik pembuatan pagar laut ini. Jangan sampai publik kehilangan rasa percaya dan marah," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya