Berita

Paparan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2023-2025) Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat (Tangkapan layar/Ist)

Politik

Indonesia Punya Peran Penting Bagi Perdamaian di Semenanjung Korea

RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 21:38 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Indonesia bersama ASEAN wajib meningkatkan peran diplomasinya dalam meredakan ketegangan akibat persaingan senjata nuklir di Semenanjung Korea yang dapat membahayakan perdamaian dunia. 

Sepanjang pemimpin negara-negara di dunia ini masih “waras”, perang nuklir nyaris tidak mungkin terjadi. Namun, kita tetap harus waspada karena jangkauan misil Korea Utara sudah semakin jauh, tidak hanya di Kawasan Asia Timur, melainkan hingga ke Asia Tenggara bahkan ke Benua Amerika. 

Hal itu terungkap dalam webinar dengan tema “Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea bagi Perdamaian Dunia” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.  


Webinar menghadirkan tiga pembicara, yaitu Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2023-2025) Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, Anggota Komisi I DPR Sukamta, Ph.D. dan Jurubicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dr. Ujang Komarudin. 

Menurut Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, saat ini pendekatan keamanan zero sum game sudah tidak menarik lagi, banyak negara baik yang memiliki senjata nuklir maupun tidak, lebih cenderung menerapkan pendekatan Confidence and Security Building Measures (CSBMs) yang lebih menekankan pentingnya komunikasi antarnegara dalam semangat yang konstruktif. 

“Penting untuk memajukan peran ASEAN dalam hal ini karena kawasan ASEAN sekarang relatif kawasan yang paling aman dibanding kawasan-kawasan lain di dunia,” ujar Choky akrab disapa.   

Senada, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta Ph.D juga menyatakan bahwa ASEAN sebagai kawasan paling stabil dapat menjadi arena bagi Indonesia sebagai negara besar untuk meredakan ketegangan. 

Meski perang nuklir itu hampir tidak mungkin terjadi, namun keduanya khawatir terhadap karakteristik pemimpin Korea Utara dan pemimpin negara-negara pemilik senjata nuklir yang dapat mengubah situasi menjadi lebih buruk. 

“Kombinasi antara karakter diktator Kim yang sulit ditebak dan kemampuan jangkauan misilnya ini membuat pemimpin dunia jadi ketar ketir (khawatir),” ucapnya. 

Jurubicara Kantor Kepresidenan, Dr. Ujang Komarudin mengatakan bahwa ketegangan senjata nuklir di Semenanjung Korea ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. 

Pemerintah sudah merancang strategi mitigasi jika sewaktu-waktu ketegangan kian buruk di kawasan tersebut. Untuk diketahui, ada lebih dari 72 ribu WNI di Korea Selatan baik untuk bekerja, kuliah maupun menikah.  

“Ini tentu jadi warning dan antisipasi agar sewaktu-waktu ada ancaman nuklir itu kita harus apa untuk menyelamatkan warga kita di Semenanjung Korea seperti di Korea Selatan, Jepang,” tuturnya. 

Webinar yang dimoderatori Co-founder ISDS, Erik Purnama Putra ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ISDS untuk meningkatkan awareness terkait kedaulatan RI di kawasan. 

Sebelumnya, ISDS juga menggelar lomba menulis dengan tema yang sama yang diikuti oleh 400 peserta dengan latar belakang yang beragam, baik dari kalangan sipil maupun militer.  

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya