Berita

Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DPP IMM Muhammad Idil. /Ist

Politik

DPP IMM Desak Prabowo Copot Mendes Yandri

RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 20:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. 

Itu lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan kemenangan Ratu Zakiyah-Muhammad Najib Hamas, pasangan yang salah satunya adalah istri Yandri. 

Dalam putusannya, MK menyatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 harus diulang karena terbukti terjadi pelanggaran netralitas aparat desa. Diduga ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan Yandri.


Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DPP IMM Muhammad Idil menyebut putusan MK patut diapresiasi.

“Saya mengapresiasi putusan MK atas pembatalan ini sebagai langkah menjaga marwah hukum dan demokrasi di Indonesia. Ikut cawe-cawe dalam politik, menurut kami, justru mencederai prinsip hukum dan demokrasi di negeri ini,” ujar Idil dalam keterangannya, Rabu, 26 Februari 2025. 

Berkenaan dengan itu pula, Idil mendesak Presiden untuk segera memecat Yandri. Menurutnya, tindakan Yandri sudah mencoreng citra baik Prabowo. 

“Presiden Prabowo jangan berdiam diri. Kalau mau jaga integritas pemerintahannya, ia harus segera copot Yandri. Tindakannya bukan sekadar menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya, lebih dari itu dia rusak krebilitas negara. Membiarkan Yandri tetap jadi Menteri menunjukkan kalau pemerintahan saat ini tidak serius menindang pelanggaran," tegasnya. 

Menurut Idil, pemecatan Yandri akan berdampak positif bagi kedaulatan hukum di Indonesia. Lebih dari itu juga akan menjaga citra positif dari Prabowo. 

“Saya kira, kalau Presiden berani ambil langkah copot Yandri, ini berdampak positif bagi kedaulatan dan kepercayaan publik terhadap hukum di negeri ini. Lebih dari itu, citra Pak Prabowo masih terjaga,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya