Berita

Ketua DPP BM PAN, Riyan Hidayat/Istimewa

Politik

Pilbup Serang PSU, Ketua BM PAN Curiga Ada Tekanan Politik Dinasti

RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 14:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Serang 2024 harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), direspons Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN). 

Ketua DPP BM PAN, Riyan Hidayat mengatakan, putusan MK atas perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) Serang sangat merugikan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas. 

"Tekanan politik dinasti dari pihak lawan juga luar biasa tinggi. Kami melawan dinasti. ASN (aparatur sipil negara) dan aparatur desa masif mendapat tekanan dari pihak nomor urut 1," ujar Riyan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Februari 2025.


Menurutnya, alasan MK mengabulkan gugatan perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 itu tidak tepat. Apalagi dengan menyebut ada cawe-cawe Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT), Yandri Susanto. 

"Kami ini biasa bertarung demokratis. Kami melakukan kampanye dan dialog secara terbuka di seluruh kecamatan dan pelosok di Kabupaten Serang. Semua terdokumentasi dengan baik," tuturnya. 

Soal keterlibatan Yandri, lanjut Riyan, pihaknya menegaskan bahwa tidak ada intervensi ataupun cawe-cawe yang bersangkutan dalam pemenangan Ratu Zakiyah yang merupakan istri Mendes PDTT itu.

Sebab dia mengklaim, Pemohon perkara yang dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1, juga tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk mendukung gugatannya. 

"Sekalipun foto/video itu ada, itu sebelum beliau diangkat sebagai menteri. Lagi pula sangat wajar beliau sering terlihat beraktivitas di Serang, karena pondok pesantrennya ada di sana," papar Riyan. 

"Dan sejak dulu hingga hari ini, beliau memang selalu tinggal dan urus pesantren. Tapi soal cawe-cawe itu tegas tidak ada. Kita selalu ikuti perintah Pak Prabowo," sambungnya. 

Meski begitu, Riyan memastikan BM PAN tetap menghormati putusan MK yang memerintahkan adanya pemungutan suara ulang (PSU), dan tanpa mengikutsertakan Ratu sebagai calon yang dapat dipilih masyarakat Serang.

"Tapi kami tetap dan akan selalu menghormati putusan MK tersebut. Sekali lagi kami ini petarung. Kalau Serang mau maju, politik dinasti di Serang mesti diakhiri. Mari bertarung secara demokratis," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya