Berita

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin/Ist

Politik

24 Daerah PSU Pilkada, KPU dan Bawaslu Harus Dievaluasi

SELASA, 25 FEBRUARI 2025 | 21:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah di Indonesia menunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja tidak profesional. 

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam keterangan resminya, Selasa, 25 Februari 2025. 

“Membaca putusan PSU oleh MK di antaranya disebabkan oleh kerja KPU yang tidak profesional, karena persoalan administrasi pendaftaran calon,” kata Khozin. 


Anggota DPR dapil Jatim IV ini menyebutkan jika KPU bekerja profesional dengan membuat aturan teknis yang presisi, PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi. Dia mencontohkan lolosnya kandidat yang telah dua periode menjabat seperti di Pilkada Tasikmalaya karena terhitung telah dua periode masa jabatan. 

“Ada kandidat yang terhitung dua periode tapi tetap diloloskan. Mestinya KPU bekerja sesuai dengan aturan hukum termasuk putusan MK,” bebernya.

Tidak hanya itu, Khozin juga menyoroti kerja Bawaslu dalam hal pengawasan  penyelenggaraan pilkada. Dia menyebutkan putusan PSU di Kabupaten Serang dan Mahakam Ulu disebabkan terjadinya pelanggaran yang terstruktur dan masif. 

“Pengawasan Bawaslu atas penyelenggaraan pilkada patut dipertanyakan,” tegas Khozin.

Khozin mengusulkan Komisi II DPR memanggil KPU dan Bawaslu terkait putusan MK atas PSU di 24 daerah. Menurut dia, pemanggilan KPU dan Bawaslu ini penting agar peristiwa serupa ke depan tidak terjadi. 

“Saya mengusulkan kepada pimpinan Komisi II untuk segera menggelar rapat dengan agenda memanggil KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, termasuk Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang daerahnya digelar PSU,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya