Berita

Ilustrasi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo/RMOL

Politik

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

SELASA, 25 FEBRUARI 2025 | 08:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Publik hingga saat ini bertanya-tanya alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memproses berbagai laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Mengapa sampai saat ini, KPK tidak bergeming untuk usut kasus-kasus dugaan korupsi Jokowi dan anak-anaknya? Hal itu menjadi tanda tanya luas di publik. Publik bertanya. Mengapa KPK begitu keukeuh tetap tidak mau mengusut laporan masyarakat yang sudah masuk ke KPK?" kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Selasa, 25 Februari 2025.

Apalagi yang terakhir ini, mantan pimpinan KPK, Abraham Samad, telah melaporkan dugaan korupsi Jokowi terkait proyek strategis nasional (PSN).


"Kalau sekelas Abraham Samad yang mantan Ketua KPK bikin laporan ke KPK, tentunya berbagai unsur korupsi dalam kasus Jokowi cs itu dipastikan telah memenuhi unsur KKN. Apalagi terakhir, pernyataan Hasto Kristiyanto, Jokowi merevisi UU KPK dengan dana 3 juta Dolar," terang Muslim.

Dengan berbagai laporan masyarakat yang sudah masuk ke KPK itu kata Muslim, lembaga antirasuah itu seharusnya segera bergerak melakukan pengusutan.

"Jika KPK tidak juga bergerak mengusut laporan masyarakat itu, KPK dianggap publik lindungi Jokowi dan keluarganya. Sama seperti dalam kasus fufufafa-Gibran. Berbagai pakar dan ahli sudah membeberkan fakta dan temuan, tetapi aparat penegak hukum tetap tidak bergeming," heran Muslim.

Muslim meyakini, jika disentuh aparat penegak hukum, kasus-kasus Jokowi dan anak-anaknya akan terbongkar dan terbuka ke publik.

"Jadi, semakin KPK teguh bela Jokowi dan anak-anaknya, publik semakin yakin Jokowi dan anak-anaknya memang salah. Termasuk kasus Fufufafa-Gibran. Dengan sikap KPK dan aparat penegak hukum soal Jokowi dan keluarganya, membuat publik semakin ragu jargon pemberantasan korupsi Presiden Prabowo," pungkas Muslim.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

Platform X Setor Denda ke Negara Atas Pelanggaran Konten Pornografi

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:04

Prabowo Komitmen Tindak Tegas Pembalakan Liar di Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:02

KPK Sebut Temuan BPK Soal Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 Jadi Informasi Tambahan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:43

Prabowo Pastikan Distribusi Pangan Jangkau Wilayah Bencana Terisolasi

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:16

Cuaca Jabodetabek Cenderung Cerah Berawan di Akhir Pekan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:01

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:51

KPK Masih Telusuri Dugaan Alur Perintah Hingga Aliran Uang ke Bupati Pati Sudewo

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:17

JEKATE Running Series Akan Digelar di Semua Wilayah Jakarta

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:08

PAM Jaya Didorong Turun Tangan Penuhi Air Bersih Korban Banjir Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:40

PKS Jakarta Sumbang Rp 1 M untuk Korban Bencana Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:31

Selengkapnya